Senin, 14 September 2015

Mengenal Hak Konstitusi terhadap Dampak Asap Akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah



Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Di Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala sikap tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah didasarkan pada aturan hukum.

Kedaulatan berada ditangan rakyat ini juga bisa disebut dengan kepastian akan perlindungan rakyat dari pemerintah sebagai abdi rakyat. Lalu bagaimana dengan hubungan Asap dan perlindungan pemerintah kepada rakyat melalui Undang-Undang sebagai perwujudan hukum?. Rakyat Indonesia mempunyai Hak perlindungan mengenai mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat (Baca: Mendapatkan hak menghirup Udara yang sehat) serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Perlindungan lain juga diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lebih lanjut, penegasan tentang perlindungan akan udara yang sehat bagi rakyat adalah, Pasal 3 huruf b “menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia”. Hal senada juga diatur dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3) “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Lebih terang dalam UU Hak Asasi Manusia, semua perlindungan itu dibebankan kepada pemerintah, seperti yang termuat dalam Pasal 8 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Begitu banyak atau masih kurang peraturan perundang-perundangan yang mensyaratkan bahwa pemerintah harus melindungi rakyat dari lingkungan yang tidak sehat ? (Silahkan dijawab sendiri). Terlepas dari pertanyaan apakah Undang-Undang itu efektif melindungi rakyat, tulisan ini tidak mengarahkan kesana namun lebih melihat daripada fakta yang terjadi saat ini. Anak-anak mulai terganggu kesehatannya, sekolahpun akan diliburkan. Media-media mulai ramai memberitakan tentang suatu bencana, sesuatu yang menggangu dan menghalangi manusia untuk beraktivitas. Sesuatu partikel jika dilihat akan membuat pedih mata dan jika dihirup akan membuat sesak nafas. Ya...benda itu berwarna putih bukan kabut embun kala pagi namun kabut asap hasil pembakaran hutan dan lahan. Sisklus tahunan yang tidak pernah berhenti dan semuanya tetap menjadi misteri dari anggaran antisipasi (Baca : Spanduk pinggir jalan) pembakaran apalagi bentuk rehabilitasi bagi mereka yang sakit. Sangking mesterinya alat control atas udara sehat di Kota Cantik Palangka Raya ini dibiarkan usang dan tak bermakna disudut bundaran besar kebanggaan Kalimantan Tengah.

Saya sepakat dengan pendapat dari seorang kawan yang mengeluhkan kawan-kawan yang lain dalam mengeluh bahwa menghadapi dampak pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tidak cukup hanya mengeluh. Namun saya berbeda pandangan dengan kawan tersebut bahwa kita tidak boleh membawa nama pemerintah dalam kejadian ini, walau saya tidak menyarankan untuk mengutuk karena jatuhnya akan keluhan juga. Lalu bagaimana yang seharusnya ? sekali lagi saya tidak ingin menjawabnya walaupun saya memberikan pertanyaan dan selalu akan diakhiri silahkan jawab sendiri (egois).

Padangan lain : jika tulisan ini diawali dengan kata-kata mengenal Konstitusi maka tulisan inipun akan lari kesana (ye.. ketebak arahnya, garing). Dalam tatanan hukum Indonesia, rakyat selain mendapatkan perlindungan untuk mendapat udara yang sehat, rakyat juga diberi hak untuk melakukan Komplain (silahkan keberatan jika salah dalam penulisan). Komplain atau keberatan disini lebih dikenal dengan istilah gugatan. Jika kawan-kawan GAAS (gerakan anti asap) telah memposting tentang ihwal gugatan yaitu nama anehnya Class Action, Citizen Lawsuit serta Legal Standing dan mohon sampaikan kealamat jalan Temanggung Tandang No.026 Palangka Raya (sekalian promosi..yuk, mari). Sekedar mengolah kata namun tetap pada jalur subtansi mari mengenal nama-nama aneh tersebut dan menyatukanya dalam hak mendapatkan udara sehat.

Class Action 

Pertama kali (menurut tesis yang saya baca, biar kelihatan....) Class Action atau CA, diakui oleh Hukum Indonsia yaitu termaktub dalam Pasal 37 Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 37 ini mengatur tiga hal, yaitu : 1. Hak mengajukan gugatan secara perwakilan (CA), 2. Hak masyarakat mengajukan laporan mengenai permasalahan lingkungan hidup,3.Representative standing bagi instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup untuk bertindak atas nama masyarakat. 

Sedangkan Definisi Class Action menurut PERMA (Peratutan Mahkamah Agung) No.1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan , dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak , yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Lebih lanjut tatacara gugatan CA dijabarkan dalam PERMA tersebut.

Selanjutnya dalam pembaruan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 tahun 1997, diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Class Action diatur dalam Pasal 65 ayat (5) “Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Lebih khusus diatur dalam Pasal 91 ayat (1) “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Ayat (2) “Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya”.

Legal Standing

Hak Gugat Organisasi (Standing NGO's) pertama kalinya diakui dalam praktik peradilan di Indonesia pada tahun 1988, ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kepada lima instansi pemerintah dan PT Inti Indorayon Utama. Pada tahun 1997, dilatarbelakangi oleh putusan hakim dalam kasus WALHI melawan lima instansi pemerintah dan PT IIU, pengakuan atas hak gugat organisasi dimasukkan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang. Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup). Pasal 38 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat (1) : Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup

Perkembangan selanjutnya adalah diterimanya gugatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melawan negara RI cq Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi DKI Jakarta Dkk pada tahun 2002. pertimbangan hukum Majelis Hakim Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 212/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST : Bahwa kendati pun perundang-undangan kita baru mengakui dasar hukum pengajuan Hak Gugat Organisasi atau legal standing pada bidang-bidang tertentu, namun menu rut majelis tidaklah dapat diartikan bahwa Hak Gugat Organisasi dalam bidang hukum lain tertentu.
Artinya, dalam kasus-kasus yang menyangkut bidang hukum lain, terbuka peluang bagi organisasi atau kelompok tertentu mengajukan permohonan melalui legal standing, asalkan pengajuannya memenuhi syarat-syarat dan kriteria-kriteria hukum yang layak menurut pengadilan; 

Legal standing dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal Pasal 92 :

Ayat (1)
“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.
Ayat (2)
    “Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
Ayat (3)
“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
a. Berbentuk badan hukum;
b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Citizen Law Suit

Hak Gugat Warga Negara (Citizen Law Suit) secara praktek telah lama berkembang di berbagai negara, khususnya dalam sistem hukum Amerika, India, dan Australia. Citizen law suit adalah akses orang perorangan warganegara untuk kepentingan keseluruhan warganegara atau kepentingan publik, termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi.

Prosedur pengajuan permohonan citizen law suit secara khusus belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama kalinya, prosedur permohonan citizen law suit diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor: 28/Pdt.G/2003/PN.JKT. PST, yang diputus 8 Desember 2003 antara J. Sandyawan Sumardi dan kawan-kawan (sebanyak 53 orang) sebagai Pemohon melawan Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Tergugat (termasuk sembilan institusi pemerintah lainnya). Perkara itu berkaitan dengan pendeportasian 480 ribu warganegara Republik Indonesia oleh pemerintah Malaysia yang menjadi buruh migran di Malaysia. Perkara ini dikenal dengan sebutan citizen law suit Nunukan.

Ada istilah “Tak kenal maka tak sayang” dari sinilah tulisan ini menjadi alasan kuat untuk ditulis, selain membagikan informasi untuk publik dan diri sendiri. Pada prinsipnya pemerintah melindungi rakyatnya dan rakyat sebagai pemegang kedualatan mempunyai hak untuk memastikan pemerintah berjalan sesuai alur hukum. Perlindungan dan hak gugat mempunyai satu kesatuan yang mesti harus diterima dan dijalankan oleh rakyat. Memahami persoalan hukum tidak meski harus kuliah di fakultas hukum sendiri, karena informasi begitu mudah untuk diakses pada era sekarang. Bagi mahasiswa hukum tentunnya sangat keterlaluan tidak memahami tujuan dan fungsi hukum sendiri. Rakyat yang sadar hukum akan menuju ketertiban dan rakyat yang tidak mengetahui hukum akan menjadi pintu masuk penindasan. Tulisan ini pasti tidak akan memastikan bahwa setelah membacanya menimbulkan pemahaman yang sangat mendalam, karena sifat tulisan ini sebagai pengantar untuk kita belajar dan memilih. 

Rakyat telah dijamin haknya, bahkan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.
Setelah pembaca mengenal lalu gunakan hak pilih anda !!! (bukan kampanye pemilukada lo, namun kampanye asap).

Aryo Nugroho.W
Palangka Raya, 5 September 2015

Tanggung Jawab Korporasi Atas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah



Pada bulan Oktober 2014, Eksekutif Daerah Kalimantan Tengah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia merilis sebaran titik api di Kalimantan Tengah sebanyak 5.456   meliputi wilayah 11 Kabupaten dan berada di  wilayah 93 Perusahaan Besar Swasta (PBS). Motode yang digunakan oleh Walhi Kalteng dengan cara mengamatinya secara langsung dilapangan dan mengunakan pemantauan secara online melawati citra satelit TERRA dan AQUA. Sedangkan statmen dari pihak Pemerintah melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Tengah ada tiga PBS yang lokasi terbakar di Kabupaten Pulang Pisau dengan inisial perusahaan PT MKM, PT KLS dan PT BEST.

Kerugian yang didapatkan warga Berdasarkan data milik Dinas Kesehatan Pemkab Kotawaringin Timur, jumlah penderita ISPA sejak Juni hingga September 2014 mencapai 1.462 orang. Tahun 2014 mengalami peninggkatan jumlah penderita dimana pada tahun 2013 yang terkena ISPA sebanyak 8.853 orang, sedangkan pada 2014 mencapai angka 9.217 orang. Belum lagi mengenai dampak kerugian-kerugian yang lain yang dialami oleh warga Kalimantan Tengah diantara perkebunan karet warga yang terbakar, terganggunya jarak pandang dalam bertransfortasi dan yang lain.

Dalam sisi lain aparat penegakan Hukum telah melakukan upaya penindakan dengan memberikan sanksi penahanan kepada mereka yang lemah. Dalam catatan Walhi Kalimantan Tengah, ada 24 orang berstatus menjadi tersangka yang ditetapkan oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam operasi bara telabang 12-21 September 2014. Pihak Kepolisian mengunakan instrumen Pasal 187 KUHP dan Perda Kalimantan Tengah No.5 tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan. 

Namun sayangnya dari semua yang diungkap oleh aparat penegak hukum tidak satupun menyangkut tanggung jawab dari pihak perusahaan. Padahal jika mau belajar Dalam putusan perkara No. 1363 K/PID.SUS/2012,  PT.KHS dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan cara membakar hutan dan lahan. Direktur PT.KHS divonis satu tahun penjara dan denda Rp200 juta. Jika tak mampu membayar denda diganti kurungan selama enam bulan penjara. Putusan MA  itu menyebutkan, KHS di Manuhing Gunung Mas dinyatakan lalai menyediakan alat-alat pemadam kebakaran atau sangat minim hingga terjadi kebakaran lahan 22 hektar selama 15  hari, mulai 31 Agustus 2009. MA juga menyebutkan KHS, sampai saat diputuskan belum mempunyai IPKH. Padahal sudah ribuan hektar hutan dibuka dan ditanami sawit. 

Ada beberapa ketentuan yang bisa digunakan para penegak hukum untuk bisa memintai pertangung jawaban perusahaan dalam hal menjaga wilayah konsesinya agar tidak terjadi kebakaran, diantaranya :
1.     Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pada penangangan kasus PT.KHS diatas bisa dipelajari bahwa putusan tersebut memuat tentang unsur yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan “Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2.     Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
Pasal 69 ayat (1) huruf h “ setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;” pelanggaran atas pasal 69 ayat (1) huruf h ditemukan dalam Pasal 108 yaitu “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
3.     Undang-Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan
Pasal 108 menyatakan “Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana denga maksud Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara lama (10) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah). Dimana dalam ketentuan Pasal 56 menentukan 2 (dua) syarat yang harus di lakukan oleh pihak perusahaan. Pasal 56 Ayat 1 “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan /atau mengolah lahan dengan cara membakar”. Pasal 56 Ayat 2
“ Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun “.

Penegakan hukum memang tidak serta merta akan menghilangkan bencana tahunan asap hasil pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Namun penegakan hukum adalah satu upaya penegasan atas eksistensi Undang-undang yang dibuat dengan uang rakyat. Implikasi lainya adalah kesadaran akan hukum itu sendiri bahwa “hukum dibuat harus ditaati dan yang melanggar akan diberi sanksi”. Sehebat apapun Undang-Undang dibuat namun tanpa aplikasi yang kongrit dilapangan maka akan menjadi tekstual yang tidak bermakna. Undang-undang indonesia yang berkenaan mengenai lingkungan hidup dan hutan  mensyaratkan tanggung jawab korporasi atas wilayah ijin yang ia miliki. Penegakan hukum merupakan salah satu kunci untuk mengurangi aksi-aksi pembakaran hutan dan lahan. Dengan adanya penegakan hukum diharapkan adanya efek jera bagi sipelanggar. Jangan hanya rakyat lemah yang diberi sanksi namun korporasi tidak tersentuh sama sekali.

Berapa banyak uang rakyat yang telah digunakan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan, catatan kami menyebutkan pada tahun 2014 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengelontorkan dana sebesar Rp.335 milyar untuk wilayah kebakaran Kalimantan dan Sumatera. Sedangkan pada tahun 2015 BNPB menganggarkan dana sebesar Rp.40 milyar, seperti yang dilansir Kalteng Pos pada halaman pertamanya (Senin, 13 Juli 2015, dengan Judul : Rp.40 M untuk hujan buatan).

Tidak sedikit uang rakyat yang digunakan namun hasilnya, para pembaca bisa menilai sendiri. Hemat kami penegakan hukum juga harus dibarengi dengan penguatan kapasitas para penegak hukum itu sendiri baik dari tingkatan penyidikan yang dilakukan pihak Kepolisian sampai kepada Hakim sebagai pemutus suatu perkara hukum. Penegakan hukum sudah seharusnya dirubah dan keluar dari anasir yang telah menjadi umum bahwa hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Kapasitas disini lebih menitik beratkan kepada peningkatan kapasitas yang berprespektif lingkungan hidup.

Tahun lalu, Kalimantan Tengah menjadi daerah darurat bencana asap kebakaran hutan dan lahan, bagaimana dengan tahun sekarang. Masihkah sama, metode yang digunakan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana asap ini, mari kita tunggu saja hasilnya.

Penulis adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dan sekarang beraktivitas sebagai Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Tengah.

Rabu, 12 Agustus 2015

Pemberontakan Petani Banten 1888

Edisi Rangkuman Buku I[1]
Pemberontakan Petani Banten 1888
Prof. Sartono Kartodirdjo


Seperti judul bukunya Pemberontakan Petani Banten 1888 yang ditulis oleh Prof.Sartono Kartodirjo ini merupakan hasil Disertasi beliau untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Sejarah di Universiteit Van Amsterdam tahun 1966. Judul asli Disertasi beliau adalah The Peasants’ Revolt Of Banten In 1888 : Its Conditions, Course And Sequel, A Case Study Of Social Movements In Indonesia. Disertasi yang dijadikan buku ini diterbitkan oleh Komunitas Bambu di Depok pada bulan Februari 2015 dengan tebal halaman 424. Rangkuman buku ini tidak akan memuat semua Bab yang dalam buku namun lebih menekankan kepada intisari, serta pengetahuan-pengetahuan yang menurut penulis penting untuk dituliskan kembali.

Prakata

Tujuan utama kajian ini adalah membahas aspek-aspek tertentu dari gerakan sosial yang melibatkan sejumlah lapisan luas rakyat biasa di Indonesia. Dalam histografi Indonesia, pembahasan pokok persoalan semacam ini masih jarang. Satu-satunya contoh yang luar biasa adalah analisis Schrieke mengenai Komunisme di Pantai Barat Sumatera (Schrieke, 1959, hlm.85-166). Seperti Schrieke, saya membatasi pembahasan saya pada satu gerakan spesifik di satu daerah spesifik. Saya telah mempelajari pemberontakan Banten tahun 1888 dengan latar belakang masyarakat Banteng abad Ke-19 dan, terkait dengan kebangkitan kembali agama yang dibahas dalam Bab V, di dalam kerangka gerakan keagamaan pada umumnya di Jawa abab Ke-19. Di harapkan karya ini hanya akan menandai awal kegiatan study semacam ini dan mungkin akan digunakan sebagai contoh dalam riset gerakan sosial dimasa-masa mendatang. Dengan demikian, kita berharap bisa mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai berbagai implikasi di bidang ekonomi, sosial, politik dab budaya dari dampak dominasi Barat terhadap masyarakat tradisonal Indonesia disatu pihak, dan mengenai peran rakyat biasa dalam pembentukan sejarah Indonesia di pihak lain.

Bab I Pengantar

Pemberontakan pada 1888 yang dibahas dalam studi ini terjadi di distrik Anyer, ujung barat Pulau Jawa. Pemberontakan ini hanyalah salah satu diantara serentetan pemberontakan yang terjadi di Banten selama abad Ke-19.

Sebagai pergerakan sosial, semua pemberontakan yang terjadi di Jawa tidak menunjukan ciri-ciri modern, seperti organisasi, ideologi-ideologi modern, dan agitasi seluruh Negeri. Sebagian besar pemberontakan petani bersifat lokal dan tak terkait satu sama lain. Para petani tidak mengetahui apa yang mereka perjuangkan. Mereka mempunyai keinginan yang samar untuk mengulingkan pemerintah, tetapi tidak sadar bahwa mereka sedang mengambil bagian di dalam suatu pergerakan sosial yang revolusioner.

Istilah “pemberontakan petani” (Peasant Revolt) memerlukan beberapa penjelasan. Istilah ini tidak berarti bahwa para partisipannya terdiri dari petani semata-semata. Sepanjang sejarah pemberontakan petani, pemimpinnya jarang sekali berasal dari petani biasa. Mereka berasal dari kelompok penduduk pedesaan yang lebih berada dan lebih terkemuka. Mereka adalah pemuka agama, anggota-anggota kaum ningrat atau orang-orang yang termasuk golongan penduduk desa yang terhormat. Jadi, status mereka meringankan beban tujuan suatu pergerakan dan dapat berfungsi sebagai pusat identifikasi simbolis. Akan tetapi tidaklah benar untuk menyimpulkan bahwa kaum tani tidak memainkan peran apapun dalam sejarah Indonesia. Dan tidak benar bahwa mereka bersikap masa bodoh, selalu penurut dan pasrah kepada nasib. Huru-hara dan pemberontakan petani terjadi berulang-ulang menjadi endemis sosial dalam sejarah Jawa abab Ke-19. Hal ini memberikan bukti tentang peranan historis yang dimainkan oleh kelompok petani.

Bab II. Latar Belakang Sosio-Ekonomi
Daerah peristiwa dan Faktor-Faktor Ekologis yang relevan

Banten terletak di bagian paling barat Pulau Jawa memiliki 114 mil persegi. Keadaan penggarapan tanah berkaitan dengan kepadatan penduduk yang kemudian sangat bergantung pada lingkungan fisik. Banten dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu selatan dan utara.

Kesultanan Banten didirikan pada 1520 oleh kolonis dari kerajaan Demak di Jawa Tengah dan dihapuskan oleh Daendels pada 1808 meliputi area pesisir utara sebagai pusat daerahnya, sedangkan Bogor dan Jakarta, serta Lampung di Sumatera bagian selatan. Sunda-Bantam sebagai disebut oleh para pengelana Portugis-sejak zaman dahulu menjadi pusat perdagangan lada. Daerah ini berkembang setelah Malaka direbut oleh orang-orang Portugis pada 1511, tetapi memudar dengan cepat sebagai pusat perdangangan sejak Belanda mendirikan Batavia 1619.

Struktur Sosial dan Ekonomi Agraria

Sudah umum diketahui bahwa dalam masyarakat Agraris, tanah menjadi sumber utama produksi dan kekayaan, dan pemilikan tanah berarti prestise yang tinggi. Oleh sebab itu, klasifikasi tradisonal penduduk desa didasarkan kepada pemilikan tanah. Hak dan kewajiban ditentukan atas dasar yang sama. Generalisasi ini memang berlaku disebagian besar pulau Jawa pada abad Ke-19, tetapi di Banten kaitannya diragukan dalam periode yang disoroti dalam studi ini. Selain pemilikan tanah, terdapat berbagai faktor ekologis dan historis yang ikut berperan sehingga perkembangan masyarakat pedesaan didaerah  persawahan dataran rendah yang statis khususnya cara penggunaan tanah organisasi sosial khas Jawa tidak sampai kaku. Ada yang mengatakan bahwa Banten “tidak mengenal pembedaan kelas”. Tentu saja ungkapan itu lebih seperti stereotip daripada penilaian suatu situasi yang dapat dipercaya. Akan tetapi, stereotip tersebut mungkin memiliki dasar dalam realitas. Mari kita perhatikan lebih seksama struktur sosial Banten pada abad Ke-19 dan ciri-ciri latar belakang agrarisnya.

Di Banten dengan ekonomi agrarisnya, para penduduk desa bercocok tanam dan menanam padi, entah sebagai pemilik tanah atau penggarap bagi hasil. Namun, hal yang mencolok adalah sejumlah besar penduduk desa mencari nafkah dengan menjadi pedagang, nelayan atau tukang, atau sebagai pengusaha Industri. Pada umumnya, sumber-sumber penghasilan alternatif telah dikembangkan secara tradisonal. Contoh nyatanya adalah apa yang dikenal dengan migrasi musiman ke Batavia atau lampung yang didorong oleh adanya kekurangan tenaga kerja ditempat-tempat itu dan perhubungan yang baik.

Seperti di kebanyakan masyarakat agraris, ada dua fakta penting mengenai keadaan yang menentukan kehidupan dan tenaga kerja didaerah pedesaan, yaitu yang menyangkut pemilikan tanah dan penyewaan tanah disatu pihak, dan yang berkaitan dengan teknik bertani dipihak lainya. Faktor-faktor itu sangat penting karena pada akhirnya faktor-faktor tersebut menentukan siapa yang akan melakukan pekerjaan yang diperlukan dan berapa besar bagian yang akan mereka peroleh hasilnya. Sistem hak atas tanah di Banten pada Ke-19 berasal dari zaman kesultanan meskipun sistem tersebut sudah mengalami banyak perubahan akibat gangguan pemerintahan kolonial.

Dikatakan bahwa kolonisasi yang dipimpin oleh para penakluk muslim dari Demak dan Cirebon itu mengunakan tekhnikk bertani yang baru secara besar-besaran, yakni menanam padi disawah. Adapun  sawah-sawah yang dinamakan sawah negara sepertinya merupakan sawah-sawah yang paling tua. Petani-petani yang menggarap sawah negara atau tanah milik Sultan terbagi mejadi dua katagori : Mardika, orang – orang yang diberi status sebagai orang merdeka karena telah menyatakan tunduk kepada kepada kaum penakluk dan memeluk agama Islam, dan Abdi, yang ditaklukan dengan kekerasan dan dijadikan budak.

Sawah negara sebenarnya adalah semua sawah yang dibuka atas perintah sultan atau pemilik lungguh dan yang dimiliki oleh sultan. Meskipun demikian, bagi sultan, memiliki tanah saja tidak cukup. Tanah itu tidak menghasilkan keuntungan, kecuali jika digarap. Oleh karena itu, ia lalu menghadiahkan tanah atau hak penggunaanya sebagai imbalan atas tenaga kerja. Sawah negara yang dibagikan kepada petani dengan syarat mereka harus menggarapnya dan membayar upeti kepada sultan sebesar sepersepuluh dari hasilnya.

Karena fungsi sultan sebagai pelindung menyebabkan ia memiliki kendali ekonomi, mobilisasi produksi digunakan untuk menunjang rumah tangganya, keluarganya dan para pejabat negara. Mereka mengandalkan pendapatan mereka tidak hanya kepada pungutan pajak perdagangan, tetapi juga kepada hasil pertanian didaerah-daerah pedesaan. Tampaknya ada suatu kebiasaan lama yang dapat dijumpai dinegara-negara birokratis agraris : pembagian tanah diantara para pelayan pribadi sang raja, pejabat-pejabat rumah tangga, kerabat, orang-orang kesayangan selalu terjadi setelah penaklukan sebuah daerah dan pembentukan sebuah negara.

Pembagian tanah (hibah) dinamakan sawah ganjaran atau pusaka laden atau pecaton. Istilah yang dipakai berbeda-beda sesuai dengan orang yang menerima hadiah itu, seperti :

  1. Kawargaan, jika tanah yang diberikan kepada anak-anak sultan dari istri-istrinya yang sah;
  2. Kanayakan, apabila tanah yang diberikan kepada anak-anak sultan dari selir-selirnya atau kepada orang kesayangan sultan;
  3. Pangawulaan, tanah yang dihadiahkan kepada pejabat-pejabat yang mengunakan hasilnya untuk mebiayai hidup mereka selama masa jabatan mereka.

Adapula disebut dengan sawah yasa, tanah-tanah bukaan baru dimana ini lakukan oleh mereka yang mendapatkan tanah hibah dari sultan dengan cara kerja bakti. Pembukaan tanah ini tidak saja dipandang sebagai peningkatan pendapatan mereka namun untuk memperoleh tanah sebagai hak milik penuh. Bagi petani biasa juga bisa menggarap sawah yasa karena adanya keuntungan dari menggarap sawah.

Pendorong lainya mungkin terletak pada kenyataan bahwa para penggarap sawah yasa harus menyerahkan upeti kepada sultan atau orang yang dihadiahi tanah itu sebagai tanda pengabdian. Upeti ini dinamakan pakukusut dan jumlahnya lebih sedikit daripada lelanjan yang dipunggut dari penggarap sawah negara.

Pada 1808, Daendels menghapuskan tanah-tanah milik sultan serta kerja wajib yang melekat pada tanah-tanah itu, lalu memunggut seperlima bagian dari hasil panen sebagai pajak tanah untuk seluruh dataran Banten. Beberapa tahun kemudian, Raffles menjadikan sewa tanah sebagai satu-satunya pajak tanah. Para pemegang hak tanah pusaka menerima ganti rugi atas kehilangan pendapatan dari upeti dan kerja wajib, sedangkan para pemilik sawah yasa tetap berhak atas pakukusut mereka. Meskipun demikian, ketentuan tersebut memicu terjadinya kesewenang-wenangan yang serius. Seiring berjalanya waktu, hak warisan atas sawah negara, baik pusaka maupun pecaton dan sawah yasa menjadi sumber korupsi dan penyelewengan di kalangan pamong praja.

Jelaslah bahwa para kerabat sultan dan pejabat kesultanan pihak yang paling diuntungkan oleh sistem lama cenderung menghendaki kembalinya kebiasaan tradisional dan karena itu berusaha mempertahankan hak-haknya meskipun sudah mendapatkan ganti rugi. Selain itu orang-orang yang telah dihibahkan tanah oleh sultan dengan gigih menentang diberlakukannya ketentuan yang ditetapkan Daendels karena hal itu juga akan membuat mereka kehilangan banyak pengaruh politik. Akibanya, ketentuan-ketentuan tersebut telah menimbulkan banyak rasa tidak puas, dan itulah yang dianggap sebagai kerusuhan di Banten sampai 1830.

Sejak semula, pemerintah (Baca: pemerintahan belanda) dihalang-halangi untuk memperoleh informasi yang sebenarnya perihal keadaan tanah-tanah kesultanan sehingga para penerima hibah tanah dapat terus mengutip upeti tradisional. Dengan demikian, rakyat mendapat kesan bahwa pemungutan berganda itu telah mendapat persetujuan pemerintah. Akibatnya, timbul satu situasi dimana segala kesalahan dilimpahkan kepada pemerintah. Sebenarnya ada satu peluang lain untuk memanfaatkan ketidaktahuan rakyat biasa. Seiring berjalanya waktu, rakyat sulit mengetahui apakah tanah yang telah dibuka dengan kerja wajib itu diperuntukan bagi negara atau penerima hibah tanah.

Sawah yang dianggap sebagai sawah negara oleh para penggarapnya, diakui sebagai sawah yasa oleh para penerima hibah tanah dengan segala hak yang melekat padanya. Sesudah kekuasaan beralih ketangan Belanda, hak milik sawah negara dipegang oleh penggarapnya, tetapi upeti yang tadinya dipungut oleh sultan atau para penerima hibah tanah kemudian dipungut oleh pemerintah dalam bentuk sewa tanah. Sementara itu, pihak yang memegang hak milik atas sawah yasa berhak untuk mengutip pakukusut dari penggarapnya. Di sini timbul konflik kepentingan yang mencekam masyarakat Banten sampai meletusnya pemberontakan. Beberapa kasus akan menjelaskan situasi konflik yang berlangsung lama itu. Laporan mengenai hak atas tanah di Banten pada 1870 memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus-kasus di Banten Utara.

Konflik Mengenai Hak Tanah

Sebuah contoh mengenai pemilikan secara tidak sah atas sawah negara oleh pamong praja atau kerabat mereka.

Kasus Kubanglaban Kidul, Kliwon serang berdalih telah menerima sawah pusaka dari ayahnya Raden Saca dan menuntut hak mengukutip pakukusut, namun tidak ada bukti untuk memperkuat tuntutanya. Pada 1866 tanah tersebut sebagai sawah yasa sedangkan catatan sebelumnya sebagai sawah negara. Untuk menghindari konflik, Bupati Serang memerintahkan para penggarap sawah untuk membayar pakukusut.

Kasus Desa Klangan beberapa kerabat kliwon tetap mempunyai hak untuk mengutip pakukusut dari penggarap sawah tertentu yang diakui sebagai sawah yasa milik para kerabat Kliwon.

Kasus Badamusalam, pada 1826, sekitar 25 bau dari 90 bau sawah negara digarap oleh penduduk desa, sedangkan sisanya ditelantarkan karena banyak yang sudah meninggal dan lainya telah meninggalkan desa. Dari sawah yang digarap sebanyak 5 bau sudah diberikan kepada jaro dan pengiwa selama hampir 30 tahun. Pada tahun 1858, ayah jaksa kepala, Aria Nitidiwiria, menyatakan bersedia menggarapnya atas dasar bagi hasil dengan mereka. Alasanya adalah bahwa ia hendak memanfaatkan tanah yang terlantar itu untuk sementara waktu, selama rakyat belum mampu menggarapnya sendiri. Enam tahun kemudian, permintaan rakyat agar tanah itu dikembalikan kepada mereka ditolak mentah-mentah oleh jaksa kepala. Akhirnya, seorang demang dengan seizin bupati Serang, mengambil alih 30 bau. Karena alasan yang bersifat takhayul 15 bau dibiarkan terlantar.

Kasus Pangeran Khalzie, selama periode kesultanan rakyat Tras diwajibkan membayar upeti kepada sultan sebanyak dua sanga untuk tiap caeng. Pangeran Khalzie yang bertindak sebagai kuasa sultan mencoba mengukutip dua sanga untuk tiap bau, tetapi rakyat hanya bersedia membayar dua sanga untuk dua belas bau. Setelah Pangeran Khalzie meninggal rakyat tidak lagi membayar pungutan itu karena dua hal : pertama sewa tanah sementara itu sudah diberlakukan dan kedua peungutan tersebut merupakan hak yang diberikan oleh sultan kepada Pangeran pribadi. Bupati Serang, RA.Mandura Raja Jayanegara menawarkan untuk menyediakan sejumlah bibit dan kerbau yang diperlukan untuk menggarap sawah itu, serta untuk membayar sewa tanahnya, dengan syarat ia menerima separuh dari hasil panennya. Rakyat menerima tawaran itu untuk jangka waktu tiga tahun dengan alasan bahwa mereka tidak mempunyai biaya untuk mengarap tanah mereka meningat daerah itu sedang dilanda kekurangan makanan. Selain itu mereka juga takut kepada Bupati Serang, RA.Mandura Raja Jayanegara kemudian digantikan oleh R.A.A.Condronegoro yang menuntut pungutan sebanyak separuh hasil panen karena ia menganggap sawah-sawah itu sebagai milik pribadinya. Pada tahun 1865 istrinya menjual sawah-sawah itu kepada Demang Trumbu. Hal ini mengakibatkan penduduk desa sejak itu menolak setiap tuntutan diajukan oleh bupati. Sebenarnya rakyat hanya mengakui dua belas bau sebagai pemilik pribadi Pangeran Khalzie. Lagipula menurut silsilah Banten ahli waris sultan yang paling langsung adalah sultan Alih dan bukan istri Bupati, Ratu Siti Aminah.

Penjelasan mengenai kasus-kasus diatas mengungkapkan beberapa aspek perubahan terjadi dalam perekonomian agraris Banten. Pertama : hubungan dengan kaum petani dan elite sudah dibumbui dengan sejumlah konflik dan bentrokan kepentingan. Kedua hal itu sering terjadi dan timbul akibat pembaruan-pembaruan yang diadakan dalam perekonomian agraris. Kedua : perpecahan sosial itu diperburuk oleh beberapa persoalan lainya yang berhubungan dengan kerja wajib dan melekat pada perekonomian tradisional serta tidak dapat dipisahkan dari pemilikan tanah. Ketiga : efek-efek yang mengganggu dari penetrasi ekonomi uang sudah mulai dirasakan, serta mengakibatkan pemindahan dan pemusatan pemilikan tanah.

Belum usai....



[1] Ditulis ulang oleh Aryo Nugroho dengan tujuan mempelajari sejarah serta menjadi wujud dukungan yang mendalam tentang sejarah masyarakat Indonesia sebagai bahan studi maupun pemantapan Ideologi gerakan.

Senin, 27 Juli 2015

Protes Kebun Sawit dengan Ritual Adat, Lima Bulan Penjara buat Hison

Hison, tertunduk lesu sesaat setelah Ketua Majelis Hakim Iqbal Basuki, membacakan putusan di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Barito Utara Kalteng, Senin (25/5/15).
“Menjatuhkan hukuman lima bulan penjara dikurangi masa tahanan,” kata Iqbal diiringi bunyi ketokan palu sidang tiga kali.
Dia  dijerat UU Darurat Pasal 1 ayat 2 karena membawa mandau saat menjalankan upacara ritual adat pemasangan hinting pali.
Tangan Hison mengepal. Seakan mencoba menahan amarah. Mata sedikit sembap kemerah-merahan. Sesaat setelah sidang selesai, dia berjalan menemui jaksa penuntut umum, Aditya. Meminta sedikit waktu berbincang dengan saya sebelum kembali ke tahanan. Jaksa langsung mengiyakan.
“Sebetulnya saya sangat kecewa. Keputusan ini tidak menghargai adat istiadat kami. Adat istiadat dilecehkan,” katanya dengan suara sedikit terbata-bata kepada saya di luar ruangan sidang.
Kami duduk di bangku kayu panjang. Sanak saudaranya mengerumuni. Beberapa diantara mereka meneteskan air mata.
Dia menceritakan, lahan mereka di Desa Kemawen, Kecamatan Montallat,  seluas 4.500 hektar diserobot perusahaan sawit, PT Berjaya Agro Kalimantan (BAK).
“Desa Kemawen hanya dijajah pengusaha. Lahan penghidupan masyarakat dijajah dan dirampas. Saya menangis bukan karena dipenjara, saya memikirkan ratusan jiwa masyarakat Desa Kenawen,” katanya, seraya meneteskan air mata. Seorang warga menyodorkan selembar tisu dan sebungkus rokok buat Hison.
BAK masuk ke Desa Kemawen,  16 Maret 2005. Masyarakat tak mendapatkan informasi apapun soal perkebunan sawit ini. Hutan adat milik masyarakat habis dibabat demi pembukaan lahan baru. Aduan pada kepala desa sudah dilakukan, namun tak digubris. Hingga mereka menyetop kegiatan BAK Juni tahun yang sama.
Pada 18 Juli 2005, BAK mengadakan sosialisasi di SDN 1 Kemawen. Mereka menunjukkan IUP hasil rapat koordinasi di Muara Teweh Desa Buntok Baru, Butong, Bintang Linggi I dan II, serta Lemo I dan II di Kecamatan Teweh Tengah,  Kabupaten Barito Utara. Surat ini tertanggal 11 Juli 2005. Tak ada nama Desa Kemawen dalam surat ini.
Namun dalam SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/390/2005 tertanggal 16 Juli 2005,  Desa Kemawen masuk. Dalam SK ini memperlihatkan, luas wilayah konsesi perusahaan 20.000 hektar. Berada di Desa Buntuk Baru Kecamatan Teweh Selatan, Desa Lemo di Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kemawen di Kecamatan Montallat. “Hak masyarakat tidak sama sekali diperhatikan pemerintah daerah.”
Inilah yang membuat warga geram. Mereka tak rela hutan adat beralih menjadi perkebunan sawit. Sebab, kehidupan mereka benar-benar tergantung dari hutan. Masyarakat terbiasa membuat perahu, mencari rotan, sadap karet, gemur, damar dan lain-lain.
“Kebun karet tak bisa disadap kembali. Saya minta tolong diperhatikan hak kami. Saya akan terus berjuang. Saya tidak mempermaslaahkan diri saya dalam kasus ini. Tak masalah saya ditahan.”
Masuknya BAK ke wilayah adat mereka membuat tanaman warga seperti karet, buah-buahan hilang. Tempat sakral pun hilang, seperti pekuburan dan pohon-pohon besar tempat biasa warga menjalankan ritual keagamaan.
Penahanan Hison bermula saat ratusan warga Desa Kemawen aksi penutupan jalan BAK pada Sabtu (10/1/15). Mereka upacara adat hinting pali. Batas yang terbuat dari bambu dan rotan dihiasi daun sawang. Ritual ini agar ada kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan. Selama ritual adat digelar, mereka menginap di kantor BAK.
Pada 12 Januari, rombongan Bupati, Kapolres dan Dandim mendatangi warga. Sebenarnya ada komunikasi terjalin cair antara warga dan bupati. Bupati berjanji membicarakan persoalan dengan BAK. Dia juga meminta warga membuka hinting pali dan berjanji menyelesaikan persoalan dalam waktu satu minggu.
“Jika belum ada kesepakatan, hinting pali tak boleh dibuka. Untuk membuka hinting pali juga ada ritual adat tersendiri. Tak boleh sembarangan. Bisa kualat,” kata Rawatida Santala Dewi, warga Desa Kemawen, mertua Hison.
Namun warga mendapat informasi hinting pali sudah dibuka tanpa upacara ritual adat. Ini membuat kericuhan. Warga meminta diadakan upacara ritual adat. Saat itu, Camat Mentalat menyanggupi menyediakan bahan-bahan.
Upacara adat belum dilakukan karena warga masih menyiapkan bahan-bahannya. Namun pada 14 Januari pukul 12.00 polisi datang dengan persenjataan lengkap. Mereka membentuk formasi mengelilingi warga dan bersiap pembubaran paksa.
Tanpa ada peringatan, polisi menarik Hison dari kerumunan. Warga berusaha melindungi diri, namun tak berhasil. Kericuhan terjadi. Tujuh letusan senapan terdengar. Banyak warga jatuh jadi korban. Anak-anak, para ibu juga tak luput. Mereka ditarik, dipukuli dan ditodong dengan senjata api. Dua orang pingsan, dan beberapa mengalami luka serius. Warga berhamburan menyelamatkan diri menuju kampung. Ritual adat tak dijalankan sesuai rencana.
Hison dibawa ke kantor polisi bersama 27 warga lain untuk dimintai keterangan. Beberapa saat setelah itu, delapan orang dilepaskan. Hison dan 18 orang lain ditahan. Bulan lalu, 18 orang ini divonis empat bulan penjara.
“Dalam peraturan adat, soal hinting pali itu tertulis dalam perjanjian Tumbang Anoi dan sudah ditetapkan dalam perda 2006. Juga ada pergub. Masyarakat bisa melaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu,” kata Hison.
Menurut dia, dasar tuntutan warga jelas, sesuai Pergub Kalteng Nomor 5 tahun 2011, bagi perusahaan yang tidak menghargai masyarakat dan melanggar adat, perusahaan harus membayar denda. “Ini pelecehan adat.”
Masyarakat, katanya,  sudah beberapa kali menuntut penyelesaian sengketa dan selalu ditangani Pemda, Kapolres, Dinas Perkebunan, serta Dinas Pertanahan.  Namun selalu berakhir buntu.
“Ada lima kali perjanjian mengatakan perusahaan akan memberikan hak sebagaimana tuntutan masyarakat. Sesuai Pergub nomor 5 tahun 2011 mewajibkan perusahaan mengalokasikan lahan 20% persen untuk masyarakat,” katanya.
Dalam pergub itu, menyatakan, dua tahun sejak pengesahan dan penetapan, jika perusahaan tidak menaati, izin bisa dicabut kepala daerah. Pada Desember 2013,  ada surat pemberitahuan dari Gubernur Kalteng pada setiap bupati agar menghentikan operasional perusahaan yang dikategorikan tidak clear and clean, salah satu BAK.
“Bahkan yang saya tahu, November 2011 ada surat pemberitahuan agar bupati mencabut perusahaan yang tidak mematuhi izin. Perusahaan BAK jelas-jelas melanggar izin. HGU dan IUP tak ada. Perusahaan ini tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan.”
Tahun 2008, ada program  Kementerian Pertanian bahwa kebun masyarakat bisa dibangun lewat program revitalisasi pertanggungjawaban melalui koperasi. Saat itu, dia bersama masyarakat membentuk Koperasi Jaya Bulau Mandiri. Hison menjadi ketua koperasi.
“Namun pada 2009 kami dipanggil bupati dan perusahaan untuk rapat. Mereka bilang program revitalisasi tidak bisa karena di Kalteng lahan tidak mencukupi dan tidak sesuai program itu.”
Warga juga pernah diundang rapat DPRD. Saat itu dijanjikan dibangun kebun masyarakat. Hingga kini,  tidak jelas kejelasan.
Hison pernah jadi Kepala Desa Kemawen 2009. Tak lama, hanya satu tahun. Lawan politik menuduh korupsi. Hison menjadi sasaran karena dianggap sebagai ketua kelompok paling proaktif menolak BAK.
Handeson, adik Hison tak terima dengan vonis hakim. Mandau  adalah syarat upacara adat.  ”Saat itu yang membawa mandau banyak. Tak hanya Hison. Mengapa hanya Hison yang dipidanakan?”
Menurut dia, pernah mediasi di Polres Barito Utara 12 Desember 2013. Mediasi diikuti warga Kademangan, kecamatan, Dinas Perkebunan, Pertanahan, dan perusahaan. Hasilnya, BAK sepakat mengeluarkan 20% dari HGU untuk masyarakat. BAK juga bersama-sama masyarakat membahas perjanjian kerjasama. Perusahaan berjanji menghormati hukum adat.
“Ketika mediasi, kapolres menjanjikan waktu dua bulan selesai. Setelah mediasi, kami justru kesulitan menemui perusahaan. Kami mencoba mendatangi pemerintahan seperti Dinas Perkebunan dan bupati, namun buntu. Sampai hari ini.” Kesepakatan dengan perusahaan, katanya,  hanya di atas kertas.
Penangkapan warga Desa Kemawen bukan baru kali ini. Sebelumnya, Oktober 2014, 46 warga ditangkap polisi dan ditahan semalam.
“Dulu kami klaim sebagian lahan dan melarang perusahaan beroperasi. Bikin pondok di perbatasan perkebunan sawit yang diklaim masyarakat. Kami bertahan 21 hari dan menuntut bertemupimpinan  perusahaan.  Kami menjaga sawit yang sudah ditanam agar tidak dipanen sampai ada kesepakatan jelas. Yang datang malah polisi.”
Aryo Nugroho, Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Kalteng yang mendampingi warga menyatakan menghargai putusan hakim. Meski putusan ini makin menguatkan anggapan hukum di Indonesia tidak berpihak pada keadilan.
“Fakta-fakta di persidangan menunjukkan Hison dan warga lain sedang ritual adat. Seharusnya hakim bisa lebih menggali mengenai adat dan istiadat masyarakat yang menjadi wilayah hukumnya.”
Catatan Walhi Kalteng, BAK  belum memenuhi aspek legalitas sesuai aturan. Perusahaan ini belum mengantongi HGU, membuka perkebunan di kawasan hutan produksi, juga masuk daftar perusahaan yang merugikan negara karena berada dalam kawasan hutan produksi berdasarkan hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2009.
Bama Adiyanto, Koordinator Advokasi Justice Peace and Integrity of Creation Kalimantan mengatakan hal sama. Putusan ini sama sekali tidak berpihak pada masyarakat.
“Pokok perkara kasus ini penggunaan mandau sebagai syarat ritual yang jelas-jelas sesuai dengan UU Darurat untuk ritual adat tidak termasuk tindak pidana.”
Sumber : http://www.mongabay.co.id/2015/05/26/protes-kebun-sawit-dengan-ritual-adat-lima-bulan-penjara-buat-hison/
Dimuat ulang di Radar Sampit 26 Juli 2015.