Rabu, 12 Agustus 2015

Pemberontakan Petani Banten 1888

Edisi Rangkuman Buku I[1]
Pemberontakan Petani Banten 1888
Prof. Sartono Kartodirdjo


Seperti judul bukunya Pemberontakan Petani Banten 1888 yang ditulis oleh Prof.Sartono Kartodirjo ini merupakan hasil Disertasi beliau untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Sejarah di Universiteit Van Amsterdam tahun 1966. Judul asli Disertasi beliau adalah The Peasants’ Revolt Of Banten In 1888 : Its Conditions, Course And Sequel, A Case Study Of Social Movements In Indonesia. Disertasi yang dijadikan buku ini diterbitkan oleh Komunitas Bambu di Depok pada bulan Februari 2015 dengan tebal halaman 424. Rangkuman buku ini tidak akan memuat semua Bab yang dalam buku namun lebih menekankan kepada intisari, serta pengetahuan-pengetahuan yang menurut penulis penting untuk dituliskan kembali.

Prakata

Tujuan utama kajian ini adalah membahas aspek-aspek tertentu dari gerakan sosial yang melibatkan sejumlah lapisan luas rakyat biasa di Indonesia. Dalam histografi Indonesia, pembahasan pokok persoalan semacam ini masih jarang. Satu-satunya contoh yang luar biasa adalah analisis Schrieke mengenai Komunisme di Pantai Barat Sumatera (Schrieke, 1959, hlm.85-166). Seperti Schrieke, saya membatasi pembahasan saya pada satu gerakan spesifik di satu daerah spesifik. Saya telah mempelajari pemberontakan Banten tahun 1888 dengan latar belakang masyarakat Banteng abad Ke-19 dan, terkait dengan kebangkitan kembali agama yang dibahas dalam Bab V, di dalam kerangka gerakan keagamaan pada umumnya di Jawa abab Ke-19. Di harapkan karya ini hanya akan menandai awal kegiatan study semacam ini dan mungkin akan digunakan sebagai contoh dalam riset gerakan sosial dimasa-masa mendatang. Dengan demikian, kita berharap bisa mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai berbagai implikasi di bidang ekonomi, sosial, politik dab budaya dari dampak dominasi Barat terhadap masyarakat tradisonal Indonesia disatu pihak, dan mengenai peran rakyat biasa dalam pembentukan sejarah Indonesia di pihak lain.

Bab I Pengantar

Pemberontakan pada 1888 yang dibahas dalam studi ini terjadi di distrik Anyer, ujung barat Pulau Jawa. Pemberontakan ini hanyalah salah satu diantara serentetan pemberontakan yang terjadi di Banten selama abad Ke-19.

Sebagai pergerakan sosial, semua pemberontakan yang terjadi di Jawa tidak menunjukan ciri-ciri modern, seperti organisasi, ideologi-ideologi modern, dan agitasi seluruh Negeri. Sebagian besar pemberontakan petani bersifat lokal dan tak terkait satu sama lain. Para petani tidak mengetahui apa yang mereka perjuangkan. Mereka mempunyai keinginan yang samar untuk mengulingkan pemerintah, tetapi tidak sadar bahwa mereka sedang mengambil bagian di dalam suatu pergerakan sosial yang revolusioner.

Istilah “pemberontakan petani” (Peasant Revolt) memerlukan beberapa penjelasan. Istilah ini tidak berarti bahwa para partisipannya terdiri dari petani semata-semata. Sepanjang sejarah pemberontakan petani, pemimpinnya jarang sekali berasal dari petani biasa. Mereka berasal dari kelompok penduduk pedesaan yang lebih berada dan lebih terkemuka. Mereka adalah pemuka agama, anggota-anggota kaum ningrat atau orang-orang yang termasuk golongan penduduk desa yang terhormat. Jadi, status mereka meringankan beban tujuan suatu pergerakan dan dapat berfungsi sebagai pusat identifikasi simbolis. Akan tetapi tidaklah benar untuk menyimpulkan bahwa kaum tani tidak memainkan peran apapun dalam sejarah Indonesia. Dan tidak benar bahwa mereka bersikap masa bodoh, selalu penurut dan pasrah kepada nasib. Huru-hara dan pemberontakan petani terjadi berulang-ulang menjadi endemis sosial dalam sejarah Jawa abab Ke-19. Hal ini memberikan bukti tentang peranan historis yang dimainkan oleh kelompok petani.

Bab II. Latar Belakang Sosio-Ekonomi
Daerah peristiwa dan Faktor-Faktor Ekologis yang relevan

Banten terletak di bagian paling barat Pulau Jawa memiliki 114 mil persegi. Keadaan penggarapan tanah berkaitan dengan kepadatan penduduk yang kemudian sangat bergantung pada lingkungan fisik. Banten dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu selatan dan utara.

Kesultanan Banten didirikan pada 1520 oleh kolonis dari kerajaan Demak di Jawa Tengah dan dihapuskan oleh Daendels pada 1808 meliputi area pesisir utara sebagai pusat daerahnya, sedangkan Bogor dan Jakarta, serta Lampung di Sumatera bagian selatan. Sunda-Bantam sebagai disebut oleh para pengelana Portugis-sejak zaman dahulu menjadi pusat perdagangan lada. Daerah ini berkembang setelah Malaka direbut oleh orang-orang Portugis pada 1511, tetapi memudar dengan cepat sebagai pusat perdangangan sejak Belanda mendirikan Batavia 1619.

Struktur Sosial dan Ekonomi Agraria

Sudah umum diketahui bahwa dalam masyarakat Agraris, tanah menjadi sumber utama produksi dan kekayaan, dan pemilikan tanah berarti prestise yang tinggi. Oleh sebab itu, klasifikasi tradisonal penduduk desa didasarkan kepada pemilikan tanah. Hak dan kewajiban ditentukan atas dasar yang sama. Generalisasi ini memang berlaku disebagian besar pulau Jawa pada abad Ke-19, tetapi di Banten kaitannya diragukan dalam periode yang disoroti dalam studi ini. Selain pemilikan tanah, terdapat berbagai faktor ekologis dan historis yang ikut berperan sehingga perkembangan masyarakat pedesaan didaerah  persawahan dataran rendah yang statis khususnya cara penggunaan tanah organisasi sosial khas Jawa tidak sampai kaku. Ada yang mengatakan bahwa Banten “tidak mengenal pembedaan kelas”. Tentu saja ungkapan itu lebih seperti stereotip daripada penilaian suatu situasi yang dapat dipercaya. Akan tetapi, stereotip tersebut mungkin memiliki dasar dalam realitas. Mari kita perhatikan lebih seksama struktur sosial Banten pada abad Ke-19 dan ciri-ciri latar belakang agrarisnya.

Di Banten dengan ekonomi agrarisnya, para penduduk desa bercocok tanam dan menanam padi, entah sebagai pemilik tanah atau penggarap bagi hasil. Namun, hal yang mencolok adalah sejumlah besar penduduk desa mencari nafkah dengan menjadi pedagang, nelayan atau tukang, atau sebagai pengusaha Industri. Pada umumnya, sumber-sumber penghasilan alternatif telah dikembangkan secara tradisonal. Contoh nyatanya adalah apa yang dikenal dengan migrasi musiman ke Batavia atau lampung yang didorong oleh adanya kekurangan tenaga kerja ditempat-tempat itu dan perhubungan yang baik.

Seperti di kebanyakan masyarakat agraris, ada dua fakta penting mengenai keadaan yang menentukan kehidupan dan tenaga kerja didaerah pedesaan, yaitu yang menyangkut pemilikan tanah dan penyewaan tanah disatu pihak, dan yang berkaitan dengan teknik bertani dipihak lainya. Faktor-faktor itu sangat penting karena pada akhirnya faktor-faktor tersebut menentukan siapa yang akan melakukan pekerjaan yang diperlukan dan berapa besar bagian yang akan mereka peroleh hasilnya. Sistem hak atas tanah di Banten pada Ke-19 berasal dari zaman kesultanan meskipun sistem tersebut sudah mengalami banyak perubahan akibat gangguan pemerintahan kolonial.

Dikatakan bahwa kolonisasi yang dipimpin oleh para penakluk muslim dari Demak dan Cirebon itu mengunakan tekhnikk bertani yang baru secara besar-besaran, yakni menanam padi disawah. Adapun  sawah-sawah yang dinamakan sawah negara sepertinya merupakan sawah-sawah yang paling tua. Petani-petani yang menggarap sawah negara atau tanah milik Sultan terbagi mejadi dua katagori : Mardika, orang – orang yang diberi status sebagai orang merdeka karena telah menyatakan tunduk kepada kepada kaum penakluk dan memeluk agama Islam, dan Abdi, yang ditaklukan dengan kekerasan dan dijadikan budak.

Sawah negara sebenarnya adalah semua sawah yang dibuka atas perintah sultan atau pemilik lungguh dan yang dimiliki oleh sultan. Meskipun demikian, bagi sultan, memiliki tanah saja tidak cukup. Tanah itu tidak menghasilkan keuntungan, kecuali jika digarap. Oleh karena itu, ia lalu menghadiahkan tanah atau hak penggunaanya sebagai imbalan atas tenaga kerja. Sawah negara yang dibagikan kepada petani dengan syarat mereka harus menggarapnya dan membayar upeti kepada sultan sebesar sepersepuluh dari hasilnya.

Karena fungsi sultan sebagai pelindung menyebabkan ia memiliki kendali ekonomi, mobilisasi produksi digunakan untuk menunjang rumah tangganya, keluarganya dan para pejabat negara. Mereka mengandalkan pendapatan mereka tidak hanya kepada pungutan pajak perdagangan, tetapi juga kepada hasil pertanian didaerah-daerah pedesaan. Tampaknya ada suatu kebiasaan lama yang dapat dijumpai dinegara-negara birokratis agraris : pembagian tanah diantara para pelayan pribadi sang raja, pejabat-pejabat rumah tangga, kerabat, orang-orang kesayangan selalu terjadi setelah penaklukan sebuah daerah dan pembentukan sebuah negara.

Pembagian tanah (hibah) dinamakan sawah ganjaran atau pusaka laden atau pecaton. Istilah yang dipakai berbeda-beda sesuai dengan orang yang menerima hadiah itu, seperti :

  1. Kawargaan, jika tanah yang diberikan kepada anak-anak sultan dari istri-istrinya yang sah;
  2. Kanayakan, apabila tanah yang diberikan kepada anak-anak sultan dari selir-selirnya atau kepada orang kesayangan sultan;
  3. Pangawulaan, tanah yang dihadiahkan kepada pejabat-pejabat yang mengunakan hasilnya untuk mebiayai hidup mereka selama masa jabatan mereka.

Adapula disebut dengan sawah yasa, tanah-tanah bukaan baru dimana ini lakukan oleh mereka yang mendapatkan tanah hibah dari sultan dengan cara kerja bakti. Pembukaan tanah ini tidak saja dipandang sebagai peningkatan pendapatan mereka namun untuk memperoleh tanah sebagai hak milik penuh. Bagi petani biasa juga bisa menggarap sawah yasa karena adanya keuntungan dari menggarap sawah.

Pendorong lainya mungkin terletak pada kenyataan bahwa para penggarap sawah yasa harus menyerahkan upeti kepada sultan atau orang yang dihadiahi tanah itu sebagai tanda pengabdian. Upeti ini dinamakan pakukusut dan jumlahnya lebih sedikit daripada lelanjan yang dipunggut dari penggarap sawah negara.

Pada 1808, Daendels menghapuskan tanah-tanah milik sultan serta kerja wajib yang melekat pada tanah-tanah itu, lalu memunggut seperlima bagian dari hasil panen sebagai pajak tanah untuk seluruh dataran Banten. Beberapa tahun kemudian, Raffles menjadikan sewa tanah sebagai satu-satunya pajak tanah. Para pemegang hak tanah pusaka menerima ganti rugi atas kehilangan pendapatan dari upeti dan kerja wajib, sedangkan para pemilik sawah yasa tetap berhak atas pakukusut mereka. Meskipun demikian, ketentuan tersebut memicu terjadinya kesewenang-wenangan yang serius. Seiring berjalanya waktu, hak warisan atas sawah negara, baik pusaka maupun pecaton dan sawah yasa menjadi sumber korupsi dan penyelewengan di kalangan pamong praja.

Jelaslah bahwa para kerabat sultan dan pejabat kesultanan pihak yang paling diuntungkan oleh sistem lama cenderung menghendaki kembalinya kebiasaan tradisional dan karena itu berusaha mempertahankan hak-haknya meskipun sudah mendapatkan ganti rugi. Selain itu orang-orang yang telah dihibahkan tanah oleh sultan dengan gigih menentang diberlakukannya ketentuan yang ditetapkan Daendels karena hal itu juga akan membuat mereka kehilangan banyak pengaruh politik. Akibanya, ketentuan-ketentuan tersebut telah menimbulkan banyak rasa tidak puas, dan itulah yang dianggap sebagai kerusuhan di Banten sampai 1830.

Sejak semula, pemerintah (Baca: pemerintahan belanda) dihalang-halangi untuk memperoleh informasi yang sebenarnya perihal keadaan tanah-tanah kesultanan sehingga para penerima hibah tanah dapat terus mengutip upeti tradisional. Dengan demikian, rakyat mendapat kesan bahwa pemungutan berganda itu telah mendapat persetujuan pemerintah. Akibatnya, timbul satu situasi dimana segala kesalahan dilimpahkan kepada pemerintah. Sebenarnya ada satu peluang lain untuk memanfaatkan ketidaktahuan rakyat biasa. Seiring berjalanya waktu, rakyat sulit mengetahui apakah tanah yang telah dibuka dengan kerja wajib itu diperuntukan bagi negara atau penerima hibah tanah.

Sawah yang dianggap sebagai sawah negara oleh para penggarapnya, diakui sebagai sawah yasa oleh para penerima hibah tanah dengan segala hak yang melekat padanya. Sesudah kekuasaan beralih ketangan Belanda, hak milik sawah negara dipegang oleh penggarapnya, tetapi upeti yang tadinya dipungut oleh sultan atau para penerima hibah tanah kemudian dipungut oleh pemerintah dalam bentuk sewa tanah. Sementara itu, pihak yang memegang hak milik atas sawah yasa berhak untuk mengutip pakukusut dari penggarapnya. Di sini timbul konflik kepentingan yang mencekam masyarakat Banten sampai meletusnya pemberontakan. Beberapa kasus akan menjelaskan situasi konflik yang berlangsung lama itu. Laporan mengenai hak atas tanah di Banten pada 1870 memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus-kasus di Banten Utara.

Konflik Mengenai Hak Tanah

Sebuah contoh mengenai pemilikan secara tidak sah atas sawah negara oleh pamong praja atau kerabat mereka.

Kasus Kubanglaban Kidul, Kliwon serang berdalih telah menerima sawah pusaka dari ayahnya Raden Saca dan menuntut hak mengukutip pakukusut, namun tidak ada bukti untuk memperkuat tuntutanya. Pada 1866 tanah tersebut sebagai sawah yasa sedangkan catatan sebelumnya sebagai sawah negara. Untuk menghindari konflik, Bupati Serang memerintahkan para penggarap sawah untuk membayar pakukusut.

Kasus Desa Klangan beberapa kerabat kliwon tetap mempunyai hak untuk mengutip pakukusut dari penggarap sawah tertentu yang diakui sebagai sawah yasa milik para kerabat Kliwon.

Kasus Badamusalam, pada 1826, sekitar 25 bau dari 90 bau sawah negara digarap oleh penduduk desa, sedangkan sisanya ditelantarkan karena banyak yang sudah meninggal dan lainya telah meninggalkan desa. Dari sawah yang digarap sebanyak 5 bau sudah diberikan kepada jaro dan pengiwa selama hampir 30 tahun. Pada tahun 1858, ayah jaksa kepala, Aria Nitidiwiria, menyatakan bersedia menggarapnya atas dasar bagi hasil dengan mereka. Alasanya adalah bahwa ia hendak memanfaatkan tanah yang terlantar itu untuk sementara waktu, selama rakyat belum mampu menggarapnya sendiri. Enam tahun kemudian, permintaan rakyat agar tanah itu dikembalikan kepada mereka ditolak mentah-mentah oleh jaksa kepala. Akhirnya, seorang demang dengan seizin bupati Serang, mengambil alih 30 bau. Karena alasan yang bersifat takhayul 15 bau dibiarkan terlantar.

Kasus Pangeran Khalzie, selama periode kesultanan rakyat Tras diwajibkan membayar upeti kepada sultan sebanyak dua sanga untuk tiap caeng. Pangeran Khalzie yang bertindak sebagai kuasa sultan mencoba mengukutip dua sanga untuk tiap bau, tetapi rakyat hanya bersedia membayar dua sanga untuk dua belas bau. Setelah Pangeran Khalzie meninggal rakyat tidak lagi membayar pungutan itu karena dua hal : pertama sewa tanah sementara itu sudah diberlakukan dan kedua peungutan tersebut merupakan hak yang diberikan oleh sultan kepada Pangeran pribadi. Bupati Serang, RA.Mandura Raja Jayanegara menawarkan untuk menyediakan sejumlah bibit dan kerbau yang diperlukan untuk menggarap sawah itu, serta untuk membayar sewa tanahnya, dengan syarat ia menerima separuh dari hasil panennya. Rakyat menerima tawaran itu untuk jangka waktu tiga tahun dengan alasan bahwa mereka tidak mempunyai biaya untuk mengarap tanah mereka meningat daerah itu sedang dilanda kekurangan makanan. Selain itu mereka juga takut kepada Bupati Serang, RA.Mandura Raja Jayanegara kemudian digantikan oleh R.A.A.Condronegoro yang menuntut pungutan sebanyak separuh hasil panen karena ia menganggap sawah-sawah itu sebagai milik pribadinya. Pada tahun 1865 istrinya menjual sawah-sawah itu kepada Demang Trumbu. Hal ini mengakibatkan penduduk desa sejak itu menolak setiap tuntutan diajukan oleh bupati. Sebenarnya rakyat hanya mengakui dua belas bau sebagai pemilik pribadi Pangeran Khalzie. Lagipula menurut silsilah Banten ahli waris sultan yang paling langsung adalah sultan Alih dan bukan istri Bupati, Ratu Siti Aminah.

Penjelasan mengenai kasus-kasus diatas mengungkapkan beberapa aspek perubahan terjadi dalam perekonomian agraris Banten. Pertama : hubungan dengan kaum petani dan elite sudah dibumbui dengan sejumlah konflik dan bentrokan kepentingan. Kedua hal itu sering terjadi dan timbul akibat pembaruan-pembaruan yang diadakan dalam perekonomian agraris. Kedua : perpecahan sosial itu diperburuk oleh beberapa persoalan lainya yang berhubungan dengan kerja wajib dan melekat pada perekonomian tradisional serta tidak dapat dipisahkan dari pemilikan tanah. Ketiga : efek-efek yang mengganggu dari penetrasi ekonomi uang sudah mulai dirasakan, serta mengakibatkan pemindahan dan pemusatan pemilikan tanah.

Belum usai....



[1] Ditulis ulang oleh Aryo Nugroho dengan tujuan mempelajari sejarah serta menjadi wujud dukungan yang mendalam tentang sejarah masyarakat Indonesia sebagai bahan studi maupun pemantapan Ideologi gerakan.

Senin, 27 Juli 2015

Protes Kebun Sawit dengan Ritual Adat, Lima Bulan Penjara buat Hison

Hison, tertunduk lesu sesaat setelah Ketua Majelis Hakim Iqbal Basuki, membacakan putusan di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Barito Utara Kalteng, Senin (25/5/15).
“Menjatuhkan hukuman lima bulan penjara dikurangi masa tahanan,” kata Iqbal diiringi bunyi ketokan palu sidang tiga kali.
Dia  dijerat UU Darurat Pasal 1 ayat 2 karena membawa mandau saat menjalankan upacara ritual adat pemasangan hinting pali.
Tangan Hison mengepal. Seakan mencoba menahan amarah. Mata sedikit sembap kemerah-merahan. Sesaat setelah sidang selesai, dia berjalan menemui jaksa penuntut umum, Aditya. Meminta sedikit waktu berbincang dengan saya sebelum kembali ke tahanan. Jaksa langsung mengiyakan.
“Sebetulnya saya sangat kecewa. Keputusan ini tidak menghargai adat istiadat kami. Adat istiadat dilecehkan,” katanya dengan suara sedikit terbata-bata kepada saya di luar ruangan sidang.
Kami duduk di bangku kayu panjang. Sanak saudaranya mengerumuni. Beberapa diantara mereka meneteskan air mata.
Dia menceritakan, lahan mereka di Desa Kemawen, Kecamatan Montallat,  seluas 4.500 hektar diserobot perusahaan sawit, PT Berjaya Agro Kalimantan (BAK).
“Desa Kemawen hanya dijajah pengusaha. Lahan penghidupan masyarakat dijajah dan dirampas. Saya menangis bukan karena dipenjara, saya memikirkan ratusan jiwa masyarakat Desa Kenawen,” katanya, seraya meneteskan air mata. Seorang warga menyodorkan selembar tisu dan sebungkus rokok buat Hison.
BAK masuk ke Desa Kemawen,  16 Maret 2005. Masyarakat tak mendapatkan informasi apapun soal perkebunan sawit ini. Hutan adat milik masyarakat habis dibabat demi pembukaan lahan baru. Aduan pada kepala desa sudah dilakukan, namun tak digubris. Hingga mereka menyetop kegiatan BAK Juni tahun yang sama.
Pada 18 Juli 2005, BAK mengadakan sosialisasi di SDN 1 Kemawen. Mereka menunjukkan IUP hasil rapat koordinasi di Muara Teweh Desa Buntok Baru, Butong, Bintang Linggi I dan II, serta Lemo I dan II di Kecamatan Teweh Tengah,  Kabupaten Barito Utara. Surat ini tertanggal 11 Juli 2005. Tak ada nama Desa Kemawen dalam surat ini.
Namun dalam SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/390/2005 tertanggal 16 Juli 2005,  Desa Kemawen masuk. Dalam SK ini memperlihatkan, luas wilayah konsesi perusahaan 20.000 hektar. Berada di Desa Buntuk Baru Kecamatan Teweh Selatan, Desa Lemo di Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kemawen di Kecamatan Montallat. “Hak masyarakat tidak sama sekali diperhatikan pemerintah daerah.”
Inilah yang membuat warga geram. Mereka tak rela hutan adat beralih menjadi perkebunan sawit. Sebab, kehidupan mereka benar-benar tergantung dari hutan. Masyarakat terbiasa membuat perahu, mencari rotan, sadap karet, gemur, damar dan lain-lain.
“Kebun karet tak bisa disadap kembali. Saya minta tolong diperhatikan hak kami. Saya akan terus berjuang. Saya tidak mempermaslaahkan diri saya dalam kasus ini. Tak masalah saya ditahan.”
Masuknya BAK ke wilayah adat mereka membuat tanaman warga seperti karet, buah-buahan hilang. Tempat sakral pun hilang, seperti pekuburan dan pohon-pohon besar tempat biasa warga menjalankan ritual keagamaan.
Penahanan Hison bermula saat ratusan warga Desa Kemawen aksi penutupan jalan BAK pada Sabtu (10/1/15). Mereka upacara adat hinting pali. Batas yang terbuat dari bambu dan rotan dihiasi daun sawang. Ritual ini agar ada kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan. Selama ritual adat digelar, mereka menginap di kantor BAK.
Pada 12 Januari, rombongan Bupati, Kapolres dan Dandim mendatangi warga. Sebenarnya ada komunikasi terjalin cair antara warga dan bupati. Bupati berjanji membicarakan persoalan dengan BAK. Dia juga meminta warga membuka hinting pali dan berjanji menyelesaikan persoalan dalam waktu satu minggu.
“Jika belum ada kesepakatan, hinting pali tak boleh dibuka. Untuk membuka hinting pali juga ada ritual adat tersendiri. Tak boleh sembarangan. Bisa kualat,” kata Rawatida Santala Dewi, warga Desa Kemawen, mertua Hison.
Namun warga mendapat informasi hinting pali sudah dibuka tanpa upacara ritual adat. Ini membuat kericuhan. Warga meminta diadakan upacara ritual adat. Saat itu, Camat Mentalat menyanggupi menyediakan bahan-bahan.
Upacara adat belum dilakukan karena warga masih menyiapkan bahan-bahannya. Namun pada 14 Januari pukul 12.00 polisi datang dengan persenjataan lengkap. Mereka membentuk formasi mengelilingi warga dan bersiap pembubaran paksa.
Tanpa ada peringatan, polisi menarik Hison dari kerumunan. Warga berusaha melindungi diri, namun tak berhasil. Kericuhan terjadi. Tujuh letusan senapan terdengar. Banyak warga jatuh jadi korban. Anak-anak, para ibu juga tak luput. Mereka ditarik, dipukuli dan ditodong dengan senjata api. Dua orang pingsan, dan beberapa mengalami luka serius. Warga berhamburan menyelamatkan diri menuju kampung. Ritual adat tak dijalankan sesuai rencana.
Hison dibawa ke kantor polisi bersama 27 warga lain untuk dimintai keterangan. Beberapa saat setelah itu, delapan orang dilepaskan. Hison dan 18 orang lain ditahan. Bulan lalu, 18 orang ini divonis empat bulan penjara.
“Dalam peraturan adat, soal hinting pali itu tertulis dalam perjanjian Tumbang Anoi dan sudah ditetapkan dalam perda 2006. Juga ada pergub. Masyarakat bisa melaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu,” kata Hison.
Menurut dia, dasar tuntutan warga jelas, sesuai Pergub Kalteng Nomor 5 tahun 2011, bagi perusahaan yang tidak menghargai masyarakat dan melanggar adat, perusahaan harus membayar denda. “Ini pelecehan adat.”
Masyarakat, katanya,  sudah beberapa kali menuntut penyelesaian sengketa dan selalu ditangani Pemda, Kapolres, Dinas Perkebunan, serta Dinas Pertanahan.  Namun selalu berakhir buntu.
“Ada lima kali perjanjian mengatakan perusahaan akan memberikan hak sebagaimana tuntutan masyarakat. Sesuai Pergub nomor 5 tahun 2011 mewajibkan perusahaan mengalokasikan lahan 20% persen untuk masyarakat,” katanya.
Dalam pergub itu, menyatakan, dua tahun sejak pengesahan dan penetapan, jika perusahaan tidak menaati, izin bisa dicabut kepala daerah. Pada Desember 2013,  ada surat pemberitahuan dari Gubernur Kalteng pada setiap bupati agar menghentikan operasional perusahaan yang dikategorikan tidak clear and clean, salah satu BAK.
“Bahkan yang saya tahu, November 2011 ada surat pemberitahuan agar bupati mencabut perusahaan yang tidak mematuhi izin. Perusahaan BAK jelas-jelas melanggar izin. HGU dan IUP tak ada. Perusahaan ini tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan.”
Tahun 2008, ada program  Kementerian Pertanian bahwa kebun masyarakat bisa dibangun lewat program revitalisasi pertanggungjawaban melalui koperasi. Saat itu, dia bersama masyarakat membentuk Koperasi Jaya Bulau Mandiri. Hison menjadi ketua koperasi.
“Namun pada 2009 kami dipanggil bupati dan perusahaan untuk rapat. Mereka bilang program revitalisasi tidak bisa karena di Kalteng lahan tidak mencukupi dan tidak sesuai program itu.”
Warga juga pernah diundang rapat DPRD. Saat itu dijanjikan dibangun kebun masyarakat. Hingga kini,  tidak jelas kejelasan.
Hison pernah jadi Kepala Desa Kemawen 2009. Tak lama, hanya satu tahun. Lawan politik menuduh korupsi. Hison menjadi sasaran karena dianggap sebagai ketua kelompok paling proaktif menolak BAK.
Handeson, adik Hison tak terima dengan vonis hakim. Mandau  adalah syarat upacara adat.  ”Saat itu yang membawa mandau banyak. Tak hanya Hison. Mengapa hanya Hison yang dipidanakan?”
Menurut dia, pernah mediasi di Polres Barito Utara 12 Desember 2013. Mediasi diikuti warga Kademangan, kecamatan, Dinas Perkebunan, Pertanahan, dan perusahaan. Hasilnya, BAK sepakat mengeluarkan 20% dari HGU untuk masyarakat. BAK juga bersama-sama masyarakat membahas perjanjian kerjasama. Perusahaan berjanji menghormati hukum adat.
“Ketika mediasi, kapolres menjanjikan waktu dua bulan selesai. Setelah mediasi, kami justru kesulitan menemui perusahaan. Kami mencoba mendatangi pemerintahan seperti Dinas Perkebunan dan bupati, namun buntu. Sampai hari ini.” Kesepakatan dengan perusahaan, katanya,  hanya di atas kertas.
Penangkapan warga Desa Kemawen bukan baru kali ini. Sebelumnya, Oktober 2014, 46 warga ditangkap polisi dan ditahan semalam.
“Dulu kami klaim sebagian lahan dan melarang perusahaan beroperasi. Bikin pondok di perbatasan perkebunan sawit yang diklaim masyarakat. Kami bertahan 21 hari dan menuntut bertemupimpinan  perusahaan.  Kami menjaga sawit yang sudah ditanam agar tidak dipanen sampai ada kesepakatan jelas. Yang datang malah polisi.”
Aryo Nugroho, Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Kalteng yang mendampingi warga menyatakan menghargai putusan hakim. Meski putusan ini makin menguatkan anggapan hukum di Indonesia tidak berpihak pada keadilan.
“Fakta-fakta di persidangan menunjukkan Hison dan warga lain sedang ritual adat. Seharusnya hakim bisa lebih menggali mengenai adat dan istiadat masyarakat yang menjadi wilayah hukumnya.”
Catatan Walhi Kalteng, BAK  belum memenuhi aspek legalitas sesuai aturan. Perusahaan ini belum mengantongi HGU, membuka perkebunan di kawasan hutan produksi, juga masuk daftar perusahaan yang merugikan negara karena berada dalam kawasan hutan produksi berdasarkan hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2009.
Bama Adiyanto, Koordinator Advokasi Justice Peace and Integrity of Creation Kalimantan mengatakan hal sama. Putusan ini sama sekali tidak berpihak pada masyarakat.
“Pokok perkara kasus ini penggunaan mandau sebagai syarat ritual yang jelas-jelas sesuai dengan UU Darurat untuk ritual adat tidak termasuk tindak pidana.”
Sumber : http://www.mongabay.co.id/2015/05/26/protes-kebun-sawit-dengan-ritual-adat-lima-bulan-penjara-buat-hison/
Dimuat ulang di Radar Sampit 26 Juli 2015.


Rabu, 25 Februari 2015

Esai Pengaruh Program KFCP Terhadap Struktur Penguasaan Tanah di Level Desa (Pra Penelitian)

Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (KFCP) merupakan sebuah  skema kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia. Kemitraan ini mengembangkan dan melaksanakan sebuah proyek uji coba REDD yang meliputi wilayah seluas 120.000 ha di tujuh desa di Kecamatan Kapuas dan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.[1] Sedangkan tujuan utama KFCP adalah mengadakan uji coba berbagai pendekatan untuk mengetahui metode pengurangan emisi melalui investasi REDD+. Secara bersamaan, KFCP mendukung penyediaan sumber matapencahrian yang lebih baik dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, khsusunya bagi masyarakat yang sebagian besar sumber matapecahrianya bergantung dari hutan.[2]

Jika memperhatikan tujuan dari KCFP dibagian dua yaitu menyediakan matapencahrian yang lebih baik dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan khususnya bagi masyarakat bergantung dari hutan. Pola yang diajukan oleh KFCP dalam hal ini harus dipertanyakan dengan tajam karera berkaitan erat dengan pola kehidupan satu komunitas.

Melihat proyek ini tidak jauh berbeda dengan proyek sebelumnya[3] dimana pelaksanaanya bukan atas dasar dari kehendak masyarakat namun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara Negara-negara yang ada didunia. Proyek-proyek semacam inilah selalu membuat masyarakat tidak berdaya, dimana mereka seakan-akan ditentukan nasibnya hanya berdasarkan satu lembar surat ijin dari pemerintah. Disisi lain masyarakat sudah mempunyai pola sendiri baik dari segi matapencahrian yang bergantung dihutan begitupula penyelamatannya. Pola kebijakan dari atas kebawah atau sering disebut dengan kebijakan Top Down ini harus selalu dilihat polanya apakah menjawab permasalahan yang sebenarnya mengenai memburuknya kondisi alam berserta masyarakat yang ada didalamnya atau malah memberi tekanan baru bagi masyarakat.

Top Down Project

Penulis memang belum melihat secara langsung apa yang terjadi dilapangan namun jika menyandarkan bahwa proyek ini dijalankan bukan atas dasar kehendak masyarakat maka dapat dipastikan proyek ini berjalan satu arah. Sudah banyak proyek-proyek dinegara tercinta ini dibuat satu arah atau sering disebut dengan model kebijakan top down. Dimana, oleh Sulistyaningsih melihat pengelolaan hutan dijawa menyebutkan kebijakan pengelolaan hutan yang top down seperti itu berkeyakinan bahwa tetesan atau hasil-hasil pembangunan kehutanan akan menetes kebawah (trickle down effect), tapi ternyata itu hanya menjadi jargon politik an sich. Karena efek ini tidak pernah terjadi, yang terjadi justru sebaliknya muncrat keatas akibat kooptasi Negara. Jadi masyarakat sekitar hutan hanya menjadi penonton saja atas segala kekayaan hutan yang ada didekatnya (Sulistyaningsih:2013;5).

Sedangkan di Kalimantan Tengah sendiri kebijakan peralihan fungsi kawasan menjadi penguasaan hutan untuk para perusahaan swasta sudah kian masif sejak tahun 70an. Pada tahun 1974 terdapat 45 perusahaan yang memperoleh konsesi pengusahaan hutan dengan total wilayah konsesi 4.580.000 hektar. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 112 perusahaan dengan total area konsesi 11.054.000 hektar atau setara 72,2% wilayah Kalimantan Tengah. Begitu luasnya areal hutan yang dikuasai oleh swasta sehingga tidak jarang perusahaan HPH dianggap menguasai hajat hidup orang banyak.[4]

Kebijakan penguasaan hutan oleh perusahaan swasta akibat adanya kebijakan nasional masa presiden Seoharto. Dimana dimasa Presiden Seoharto telah memutuskan memberikan alokasi 65 juta hektar (dari hutan produksi terbatas dan produksi tetap) untuk aktivitas konsesi pemotongan kayu glondongan (log) sejak tahun 1967 didalam sector kehutanan. Taman dan konservasi meliputi area 19 juta hektar, dengan bermakna bahwa kira-kira 10% dari seluruh tanah telah diputuskan untuk area konservasi dan hutan lindung.[5]

Sejak masa pemerintahan Seoharto inilah pembangunan ekonomi menjadi paradigma utama untuk mengatasi “krisis ekonomi” yang diwarisi rezim Seokarno. Dengan demikian, para perancang ekonomi mengambil langkah-langkah langsung untuk memperkuat ekonomi Indonesia yang lemah melalui program Pelita I tahun 1969 sampai Pelita IV tahun 1997 dibanyak sector pembangunan. Sector kehutanan mulai mengembangkan bingkai hukum yang diperlukan pengusaha swasta untuk memperoleh konsesi HPH dengan memotong kayu glodongan (log) dan mengekspornya. Sumatera dan Kalimantan adalah sasaran pertama eksploitasi hutan, karena mempunyai stok kayu komersil terbesar, dan paling dekat pusat pasar asia, seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang.[6]

Kebijakan-kebijakan penguasaan hutan secara model Top down tentunya ini berimbas kepada akses masyarakat dimana sedari dulu berdasarkan tradisi turun menurun menuai kesejahteraan dari hasil hutan, namun sejak adanya program-program pemerintah tersebut masyarakatpun menjadi terpingirkan dari hutan. Hal inipun seperti dialami oleh masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. Masyrakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai kehilangan hak mereka sejak adanya kebijakan pemerintah membuat kawasan Taman Nasional Bukit Baka dan Raya. Hak-hak masyarakat adat Ketemenggungan Siyai yang terampas adalah seperti yang dipaparkan oleh Agustinus Agus “ Dengan  dalih  Taman  Nasional,  masyarakat Ketemenggungan  Siyai  tidak  boleh  lagi  membuat  ladang, berkebun,  berburu,  mencari  ikan  untuk  melangsungkankehidupannya.  Mereka  dilarang  masuk  hutan,  apalagi mengambil manfaat dari hutan. Merekapun sudah tidak bisa melaksanakan  kegiatan  ritual  adat  di  tempat-tempat  yang mereka  anggap  keramat.  Ketika  semua  itu  dilanggar  oleh masyarakat, maka penjara adalah tempat bagi mereka.”[7]

Walaupun dua pandangan diatas berbeda dalam tataran mekanisme kerja namun seyogyanya ini bisa menjadi pola yang tidak terpisahkan bahwa proyek yang sedang dijalan oleh KFCP juga kemungkinan besar akan memberi pengaruh terhadap hilangnya hak-hak masyarakat yang sudah terbiasa bergantung kehidupanya dengan hutan.

Apa yang menjadi tujuan dari KFCP juga cukup jelas dimana masyarakat akan dialihkan mata pecahrianya dari yang bergantung dengan hutan dialihkan keluar hutan. Padahal khsusnya bagi masyarakat adat hutan tidak saya tempat untuk mendulang dan menopang perekonomian namun mereka mempunyai ikatan sosial religious yang tidak dipisahkan. Menurut Boedy Haryo, Masyarakat Dayak sebagaimana masyarakat adat lainya, pada hakikatnya memiliki persepsi holistic terhadap hutan. Bagi mereka hutan tak semata-semata bermakna ekonomis, melainkan juga sosio budaya-religius. Juga bukan hanya semata-semata berisi aneka ragam tetumbuhan dan hewan, melainkan juga mereka sendiri merupakan bagian dari hutanyang tidak terpisahkan. Oleh karena itu menurut mereka, hutan dalam wilayah kedaulatan mereka, mempunyai hak kepemilikan yang jelas dan terpastikan secara hukum setempat (Boedy Haryo:1998:69).

Adapun menurut pengamatan Marko Mahin[8], hubungan sosial masyarakat hukum adat khususnya Dayak Ngaju dan hutan dengan mengikuti pola – pola sebagai berikut :
1.      Menetapkan zonasi – zonasi, tempat – tempat atau kawasan – kawasan tertentu untuk boleh dan tidaknya berburu, meramu dan membuka ladang. Dengan demikian mereka telah mempunyai “tata ruang“ sendiri yang diatur sedemikian rupa untuk kepentingan dan eksistensi hidup mereka sendiri.
2.      Menetapkan hukum pantang – tabu (pali – pali) agar tidak ada pelangaran terhadap  “zonasi“ atau “tata tuang“ yang telah ditetapkan.
3.      Menetapkan denda atas mereka yang melangar hukum pantang – tabu (pali –pali).
4. Menyediakan perangkat adat yang menjadi aparat untuk mengawal dan menegakkan “ hukum “ yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan hendak menguji sejumlah pandangan diatas mengenai program-program pemerintah yang dijalankan secara Top Down, bukan saja untuk mengetahui bagaimana kondisinya, tetapi juga ingin mengetahui beberapa factor yang menyebabkan terjadinya suatu model susunan penguasaan dan perubahan penguasaan tanah di dalam komunitas sebelum dan sesudah adanya program KFCP.

Hilangnya Akses atas Penguasaan Tanah Di Level Desa

Sudah sering dikemukakan umum bahwa kebijakan pembangunan orde baru lebih menitik beratkan pembangunan yang berorientasikan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pertanahanpun ditujukan untuk mendukung upaya tersebut. Sejak Orde Baru, kebijakan pertanahan lebih dititikberatkan kepada upaya mendukung pertumbuhan ekonomi cepat(Mac Andrew, 1986), yang kepentingan dan kebutuhan pembangunan sektoral (pertanian dan idustri). Dalah hal ini telah terjadi pergeseran fokus kebijakan yang semula lebih ditujukan memfasilitasi pemilik modal dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Terutama pada tahun 1980-an, fokus persoalan pertanahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pemerintah Orde Baru memandang bahwa peningkatan Pertumbuhan ekonomi jauh lebih penting dibandingkan dengan pelaksanaan landrefrom. Landrefrom yang dipandang sebagai instrumen utama dalam mencapai keadilan sosial tidak mendapatkan penting pada masa Orde Baru.[9]

Padahal dimasa Soekarno land refrom sebagai jawaban atas situasi Indonesia merdeka, land refrom mengantikan aturan lama yang dibawa oleh bangsa kolonial yaitu Agrarische Wet 1870. Soekarno mengantinya dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960. Menurut, Singgih Praptodihardjo (salah satu perumus UUPA 1960) berpendapat bahwa sifat dari system hukum agraria dijaman colonial adalah untuk melayani modal asing dengan segala cara. Mengutip pendapat Eric Jacoby yang ditulisnya di Agrarian Unrest In Southeast asia, Praptodihardjo berpendapat :
                “(p)erkembangan modal asing, sekali lagi: perkembangan modal asing, yang menjadi pokok tujuanya. Perlindungan kepentingan rakyat tidak lepas dari maksud untuk kepentingan mereka juga. Didalam prakteknya perlindungan itu tidak membawa manfaat, bahkan merugikan karena usaha memperkuat pereokonomian rakyat yang menjadi tugas tiap-tiap pemerintah nasional, tidak dijalankan semestinya oleh pemerintah colonial”.(1953:54).[10]

Sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria yang dihasilkan pada masa Soekarno, menurut Selo Soemardjan, Undang-Undang Pokok Agraria mencakup prinsip dasar berikut ini : (1) Tanah pertanian adalah untuk petani pengarap; (2) Hak utama atas tanah, misalnya hak pribadi adalah khusus untuk warga Indonesia, tetapi warga Negara asing dapat memperoleh hak tambahan untuk menyewa atau memakai tanah dalam jangka waktu dan luas tertentu yang diatur oleh undang-undang;(3) pemilikan guntai (absentee) tidak dibenarkan, kecuali bagi mereka yang bertugas aktif dalam dinas negara dan dalam hal pengecualian lain; (4).Petani-petani yang ekonominya lemah harus dilindungi terhadap mereka yang kedudukanya lebih kuat. (Selo Soemardjan: 2008).

Lalu bagaimana dengan kondisi hari ini jika melihat catatan dari Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) tahun 2013, mencatat sepanjang tiga tahun terakhir tercatat 91.968 orang dari 315 komunitas adat masyarakat di Indonesia menjadi korban dalam konflik sumberdaya alam dan pertanahan.[11]

Berdasarkan pengamatan dari laporan tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2011, setidaknya apa beberapa factor penyebab hilangnya akses masyarakat terhadap penguasaan tanah atau sering disebut juga dengan perampasan tanah masyarakat, yaitu:
  • Pengesahan Undang-undang pengadaan tanah untuk pembangunanDimana pengesahan Undang-Undang pengadaan tanah untuk pembangunan ini adalah sarana yang diciptakan untuk mengambil alih tanah-tanah rakyat secara legal, yang akan semakin mempertinggi monopoli penguasaan tanah oleh koorporasi swasta dan BUMN.
  • Ekspansi Korporasi dan Perampasan tanah. Sedikitnya  ada  lima  undang-undang  yang  secara  sistematis  telah  memberikan kewenangan  yang  luas,  bahkan  terlampau  luas,  kepada  pemerintah  atas  sumbersumber  agraria,  namun  kewenangan  yang  ada  tidak  dibarengi  dengan  semangat Undang-undang  Dasar  1945  dan  Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  1960,  yaitu: Undang-undang  No.  41/1999  tentang  Kehutanan,  Undang-undang  No.  18/2003 tentang  Perkebunan,  Undang-undang  No.  7/2004 Sumber Daya  Air,  Undang-undangNo. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  dan  Undangundang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara.[12]

Jika dibaca ulang dalam pembahasan ini tentunya dapar ditakar bahwa penyebab dari hilangnya akses atas penguasaan tanah masyarakat secara umum terkusus di level Desa tidak lepas dari adanya sebuah sistem perampasan tanah yang telah dibagun oleh pemerintah. Alasan pemerintah tetep sama dalam mengatur penguasaan tanah yaitu dengan jargon pemerataan kesejahteraan namun apa yang menjadi jargon tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapanngan.


Perubahan Sosial, Budaya Dan Ekonomi di Level Desa

Menurut Soerjono Seokanto setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada puka perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan cepat. Perubahan bisa berkaitan dnegan : nilai-nilai sosial, pola-pola prilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat dan kekuasaan dan wewenang dan lain-lain. Perubahan sosial segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola prilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soerjono Soekanto:2012).

Salah satu pengaruh dari Revolusi Hijau pada sistem sawah, secara tidak langsung, telah menyebabkan komersialisasi pertanian lahan kering didaerah-daerah pegunungan (c.f.Henfer,1990). Wujudnyatanya adalah adanya desakan ekonomi pasar diberbagai tempat yang semakin menguat sehingga sistem pertanian agroperhutanan tradisional (tradisional agrofirestry) yang ramah lingkungan , seperti talun-kebun, ditebangi, dibuka, dan diubah penggarapanya menjadi kebun sayuran komersil. Akibatnya, sistem pertanian agroperhutanan tradisonal yang semula biasa ditanami aneka jenis tanaman kayu bahan bagunan, kayu bakar dan buah-buahan, serta jenis tanaman semusim, seperti tanaman pangan, sayur, bumbu masak, dan obat-obatan tradisional, kini berubah menjadi sistem pertanian monokultur komersil.[13]

Dari  berbagai  referensi  dan literatur  yang  mengupas  tentang kaum  tani,  diperoleh  keterangan bahwa  petani  di  negara  kita  dapat digolongkan  ke  dalam  empat pengertian, yakni petani besar, petani kecil,  petani  gurem  dan  petani buruh/buruh  tani.  Petani  besar umumnya  menggambarkan  tentang sosok petani yang umumnya memliki lahan  sawah  di  atas  satu  hektar. Petani kecil menggambarkan jati diri petani  yang  memiliki  lahan  antara 0,5 – satu  hektar.  Petani  gurem memiliki  lahan  antara  0,1 - 0,5 hektar,  dan  petani  buruh  adalah mereka  yang  sama  sekali  tidak memiliki lahan sawah (Sastraatmadja 2010). Sedangkan menurut Darsono ada lima (5) kelas sosial di Desa yaitu (1)Tuan Tanah, (2) Tani Kaya, (3) Tani Sedang (4) Tani Miskin, dan (5) Buruh Tani. Dengan penjelasan sebagai berikut :
1.       Tuan tanah adalah pemilik usaha atau penguasa dimana mereka tidak terlibat atau dari proses produksi. Hidup pokonya dari hasil kerjanya petani pengarap tanahnya atau petani penyewa tanahnya, dan penghasilanya sangat melebihi keperluan hidupnya; mereka adalah orang kaya di Desa dan dengan kekayaanya itu mereka dapat menguasai pemerintahan Desa.
2.       Tani kaya adalah pemilik atau penguasa tanah sebagai sumber hidup dan mereka terlibat (ikut serta) dalam produski dan mempunyai tenaga buruh (buruh tani). Hidup pokoknya dari hasil kerja atas buruh tani disamping tenaganya sendiri. Penghasilannya lebih dari keperluan hidup sekeluarga. Mereka adalah orang kaya di Desa dan dengan kekayaanya itu mereka dapat menguasai pemerintahan Desa.
3.       Tani sedang terdiri dari 3 lapisan, yaitu tani sedang lapisan atas, tani sedang lapisan tengah dan tani sedang lapisan bawah. Tani sedang mempunyai ciri umum pokok, yaitu : sebagai pemilik atau penguasa tanah sebagai sumber hidupnya dan mereka langsung terlibat dalam proses produksi. Perbedaan diantara mereka tani sedang lapisan atas, tengah dan bawah, ialah :
a.       Tani sedang lapisan atas adalah pemilik atau penguasa tanah sebagai sumber hidupnya dan mereka langsung terlibat dalam proses produski. Hidup pokoknya dari kerja tanahnya sendiri di samping kadang-kadang dari tenaga (buruh tani), penghasilanya mempunyai kelebihan dari keperluan hidup keluarganya.
b.      Tani sedang lapisan tengah adalah pemilik atau penguasa tanah sebagai sumber hidupnya dan mereka langsung terlibat dalam proses produksi. Hidup pokonya dari kerja tanahnya sendiri. Pengahsilanya cukup untuk keperluan hidup sekeluarganya.
c.       Tani sedang lapisan bawah adalah pemilik atau penguasa tanah sebagai sumber hidupnya dan mereka langsung terlibat dalam proses produski. Hidup pokoknya dari kerja tanahnya sendiri disamping kadang-kadang kerja di atas tanah orang lain sebagai buruh tani untuk bisa menutupi kekurangan keperluan hidupnya sekeluarga. Penghasilanya atau hasil tanahnya cukup kadang-kadang kurang dari keperluan hidup sekeluarganya.
4.       Tani miskin adalah pemilik atau penguasa tanah kecil sebagai sumber hidupnya dan mereka langsung terlibat dalam produski. Hidup pokoknya dari kerja tanahnya sendiri disamping kerja diatas tanah orang lain sebagai buruh tani. Penghasilanya atau hasil tanahnya tidak cukup untuk keperluan hidup keluarganya.
5.       Buruh tani adalah tani yang tidak bertanah, tak memiliki atau tidak menguasai tanah sebagai sumber hidupnya, dan mereka langsung terlibat dalam proses produksi. Hidup pokonya dari kerja di atas tanah orang lain sebagai buruh tani. Penghasilannya atau hasil upahnya tidak cukup untuk keperluan hidup sekeluarganya. (Darsono, Karl Marx : Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi, 2012).

Sedangkan Menurut Husken Dasar-dasar Difrensiasi Sosial terbagi atas :
Husken mengambarkan dan mencoba menguraikan difrensiasi sosial dilevel Desa dimana lokasi penelitiannya di Desa Gondosari, dimana lebih menitik beratkan kepada ketidaksamaan kesempatan antar penduduk dalam mendapatkan sumber penghidupan terpenting dalam perekonomian Desa. Selanjutnya Husken melihat tentang hubungan pemilikan tanah, hubungan kerja, cara dan usaha berbagai golongan penduduk memenuhi keperluan hidup, dan mekanisme penarikan surplus yang terutama jatuh ketangan para petani kaya. Dalam urainya Husken menjelaskan tentang dasar-dasar difrensiasi sosial dilevel Desa, yaitu :
1.       Struktur Pemilikan Tanah
Melihat bahwa pertanian menduduki tempat sentral dalam perekonomian Desa, maka besar kecilnya akses penduduk terhadap tanah pertanian merupakan ukuran terpenting dalam menentukan stratifikasi sosialnya. Bentuk yang paling jelas menurutnya adalah bagi mereka/penduduk Desa yang mempunyai uang cukup bisa mendapatkan tanah dengan menyewa, meskipun untuk sementara (Adol tahunan).[14] Sedangkan yang lain, yang tidak memiliki ataupun hanya mempunyai sebidang kecil tanah juga bisa mendapatkanya dengan mencoba mengerjakan tanah orang lain sebagai pengarap bagi hasil. Penduduk lain haruslah mencari pekerjaan di persawahan atau tegalan sebagai buruh tani yang menerima upah.
2.       Sewa tanah, bagi hasil dan kerja upah
Dalam peneltian Husken bila saya dapat simpulkan bahwa yang mempunyai tanah banyak dibandingkan dengan yang lain tidak lepas dari kekuasaan politik dimasa lalu, dimana kebanyakan pemilik tanah dengan katagori petani kaya adalah berasal dari keturunan kepala-kepala Desa pada abad 19.
a.       Sewa-menyewa tanah
Sewa-menyewa tanah disini dilakukan oleh kelompok elite setempat terdiri dari pemerintahan Desa dan beberapa petani kaya. Dimana kebiasaanya anak atau menantu para elite ini yang mempunyai pendidikan tinggi dibandingkan yang lain dan telah mendapatkan pekerjaan tetap sebagai karyawan. Bagi mereka usaha menyewa tanah adalah usaha yang sangat menguntungkan, mereka menyewa tanah dari petani yang terdesak karena kesulitan keuangan sehingga terpaksa menyewakan tanah dengan harga yang sangat murah. Sipenyewa tidak mengerjakan sendiri tanah itu, tetapi menyuruh pemilik tanah mengerjakanya berdasarkan bagi-hasil. Si pemilik mengerjakan sendiri tanahnya dan dia dapat sepertiga dari  hasil.
b.      Bagi hasil
Menyerahkan lahan bukanlah satu-satunya cara dimana akhirnya petani mengerjakan lahan orang lain. Cara yang biasa adalah pemilik tanah mengolah tanah mereka melalui bagi-hasil. Jarang terjadi petani kaya, apalagi tuan tanah, mengerjakan sendiri tanah-tanahnya yang luas itu. Juga mereka jarang terjadi mereka memakai tenaga kerja upahan. Bentuk yang sering dipakai dalam bagi-hasil ialah morotelu: hasil panenya dibagi dalam perbandingan 1:2, sepertiga bagian untuk sipengarap dan dua pertiga untuk sipemilik tanah. Sipengarap memikul semua biaya pengolahan. Dua pertiga biaya untuk bibit, pupuk, air irigasi, dan upah panen dipikul oleh pemilik tanah di samping pajak tanah (Ipe-da) yang jumlahnya relative rendah.
c.       Buruh upahan
Mereka yang tidak mempunyai kontrak bagi-hasil (separo dari mereka yang sama sekali tidak mempunyai tanah sendiri), dan para petani gurem maupun pengarap bagi-hasil yang produksi tanahnya tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan hidupnya, terpaksa menjual tenaga berdasarkan upah kerja harian.
3.       Pekerjaan dan Pendapatan di Luar Pertanian
4.       Anggaran Rumah Tangga : Susunan dan Tingkat Hidup
5.       Pemerasaan dan Penyedotan Surplus
Melihat pembahasan ini lalu merelevansi dengan program KFCP adalah dengan cara memeriksa apakah dengan kehadiran program tersebut megubah prilaku sosial segelintir masyarakat yang akhirnya menjadi elite Desa. Dimana setelah jadi elite mereka akan berprilaku mengendalikan masyarakat lainya dengan kekuasaanya baik dibidang ekonomi dan politik. Lebih jauh lagi ingin memeriksa apakah setelah adanya program tersebut terjadi perubahan struktur penguasaan tanah di level Desa. Perubahan tersebut bisa berupa hilangnya akses terhadap tanah terhadap seseorang atau menambah luasan tanah bagi seseorang. Sedangkan dalam sisi budaya apakah program yang dibawa ini mengubah pola-pola hidup masyarakat khususnya dalam mengolah tanah dan hutan.

Pertanyaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana dampak program KFCP terhadap struktur penguasaan tanah dalam komunitas yang ada dilevel Desa ? Pertanyaan ini lebih lanjut hendak menjawab apakah ada yang tereklusi karena adanya program tersebut, siapa yang tereklusi, bagaimana prosesnya, mengapa tereklusi serta bagaimana dampak yang mereka alami?

 

 

 

 

 Bibliography


Sastraatmadja,  Entang.  2010.  Masyarakat  Geografi  Indonesia.Bandung Suara  Petani. 
Forest People Program-Pusaka-Yayasan Petak Danum. (Oktober 2011). Seri briefing hak-hak, hutan dan iklim (Kalimantan Tengah : REDD + dan Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (KFCP)

Hakim, Hiskia dkk.Pengelolaan Penabatan Tatas Bebasis Komunitas : Sebuah Pemberlajaran untuk merehabilitasi system hidrologi hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah, Kalimantan Forest Carbon Parnetnersip (KFCP).

Baik Siregar, Budi.(2004).Kedermawanan Alam Kalimantan. Jakarta Selatan : PIRAMEDIA

Hidayat, Herman.(2011).Politik Lingkungan (Pengelolaan Hutan masa Orde Baru dan Reformasi).Jakarta:Yayasan Pustaka Obor.

Agustinus, Agus. (2010). Setelah Kami di Larang Masuk Hutan. Jakarta : HuMa.
Mahin, Marko. (22 Oktober 2009). Makalah Untuk Seminar Dan Lokakarya “ Pengelolaan Hutan Adat Dan Rencana ProsesPenetapan Status Hutan Adat Kalawa Sebagai Bentuk Impelementasi Pengelolaan Hutan BerbasisMasyarakat”Diselengarakan Oleh Yayasan Petak Danumpulang pisau.

Lucas, Anton dll. (1997). Tanah dan Pembangunan (risalah dari Konfrensi INFID ke-10), Internasional  NGO Forum on Indonesia Devlopment. Jakarta.

Prawironegoro, Darsono.(2012).Karl Marx : Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi. Jakarta : Nusantara Consulting.
Widjono, Roedy Haryo.(1998).Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok.Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia berkerjasama dengan lembaga Bina Benua Puti Jaji-LPPS-KWI.
Muhajir, Mumu.2010.Bersiap Tanpa Rencana: Tinjauan Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah. Kertas Kerja Efistema No.06/2010.Jakarta : Efistema Institute.

Husken, Frans.(1998).Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman (Sejarah Difrensiasi Sosial di Jawa 1830-1980).Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

Soekanto, Soerjono.(Cetakan ke-44, Januari 2012).Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Rachman, Noer Fauzi.(2012).Land Reform dari Masa Ke Masa, Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Iskandar Johan.(cetakan pertama 2001).Manusia Budaya dan Lingkungan (Kajian Ekologi Manusia).Bandung: Humaniora Utama Press, , hlm 2.
Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2011, Tahun Perampasan Tanah dan Kekerasan Terhadap Rakyat.





[1] Lih., Seri briefing hak-hak, hutan dan iklim (Kalimantan Tengah : REDD + dan Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (KFCP), Forest People Program-Pusaka-Yayasan Petak Danum, Oktober 2011.
[2] Lih., Hiskia Hakim dkk, Pengelolaan Penabatan Tatas Bebasis Komunitas : Sebuah Pemberlajaran untuk merehabilitasi system hidrologi hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah, Kalimantan Forest Carbon Parnetnersip (KFCP).
[3] Setidaknya ada dua proyek besar yang sudah dijalankan dimana tempatnya tidak jauh berbeda dengan Proyek yang sedang dijalankan KFCP. Proyek-proyek tersebut adalah : 1.Wetland Internasioal dengan isu Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah atau Rencana Induk PLG. 2. Yayasan Bos Mawas dengan Isu merintroduksir orang hutan sekaligus melindungi habitatnya. Bos Mawas merupakan salah satu konsursium dari KFCP. Terkait dengan lahan PLG, BOS Mawas bekerja di Blok E PLG seluas kurang lebih 300.000 Hektar. Lebih lengkapnya bisa lihat Muhajir, Mumu.2010.Bersiap Tanpa Rencana: Tinjauan Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah. Kertas Kerja Efistema No.06/2010.Jakarta : Efistema Institute.
[4] Lihat, Baik Siregar. Budi, Kedermawanan Alam Kalimantan, PIRAMEDIA, 2004
[5] Lihat, Hidayat.Herman, Politik Lingkungan (Pengelolaan Hutan masa Orde Baru dan Reformasi), Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2011.Hlm 38.
[6]Ibid.
[7] Lihat,.Agustinus Agus, Setelah Kami di Larang Masuk Hutan,  HuMa, 2010.Hlm 58.
[8]Marko Mahin, Makalah Untuk Seminar Dan Lokakarya “ Pengelolaan Hutan Adat Dan Rencana ProsesPenetapan Status Hutan Adat Kalawa Sebagai Bentuk Impelementasi Pengelolaan Hutan BerbasisMasyarakat”Diselengarakan Oleh Yayasan Petak Danum, 22 oktober 2009, pulang pisau. Hlm 4.
[9] Lihat, Lucas.Anton dll, Tanah dan Pembangunan (risalah dari Konfrensi INFID ke-10), Internasional  NGO Forum on Indonesia Devlopment, Jakarta, 1997.Hlm 97.
[10] Rachman, Noer Fauzi, Land Reform dari Masa Ke Masa, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2012.Hlm 8.
[12] Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2011, Tahun Perampasan Tanah dan Kekerasan Terhadap Rakyat.
[13] Iskandar Johan, Manusia Budaya dan Lingkungan (Kajian Ekologi Manusia).Bandung,Humaniora Utama Press, cetakan pertama 2001, hlm 2.
[14] Adol tahunan : dijual untuk setahun