Rabu, 25 Februari 2015

Esai Pengaruh Program KFCP Terhadap Struktur Penguasaan Tanah di Level Desa (Pra Penelitian)

Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (KFCP) merupakan sebuah  skema kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia. Kemitraan ini mengembangkan dan melaksanakan sebuah proyek uji coba REDD yang meliputi wilayah seluas 120.000 ha di tujuh desa di Kecamatan Kapuas dan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.[1] Sedangkan tujuan utama KFCP adalah mengadakan uji coba berbagai pendekatan untuk mengetahui metode pengurangan emisi melalui investasi REDD+. Secara bersamaan, KFCP mendukung penyediaan sumber matapencahrian yang lebih baik dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, khsusunya bagi masyarakat yang sebagian besar sumber matapecahrianya bergantung dari hutan.[2]

Jika memperhatikan tujuan dari KCFP dibagian dua yaitu menyediakan matapencahrian yang lebih baik dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan khususnya bagi masyarakat bergantung dari hutan. Pola yang diajukan oleh KFCP dalam hal ini harus dipertanyakan dengan tajam karera berkaitan erat dengan pola kehidupan satu komunitas.

Melihat proyek ini tidak jauh berbeda dengan proyek sebelumnya[3] dimana pelaksanaanya bukan atas dasar dari kehendak masyarakat namun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara Negara-negara yang ada didunia. Proyek-proyek semacam inilah selalu membuat masyarakat tidak berdaya, dimana mereka seakan-akan ditentukan nasibnya hanya berdasarkan satu lembar surat ijin dari pemerintah. Disisi lain masyarakat sudah mempunyai pola sendiri baik dari segi matapencahrian yang bergantung dihutan begitupula penyelamatannya. Pola kebijakan dari atas kebawah atau sering disebut dengan kebijakan Top Down ini harus selalu dilihat polanya apakah menjawab permasalahan yang sebenarnya mengenai memburuknya kondisi alam berserta masyarakat yang ada didalamnya atau malah memberi tekanan baru bagi masyarakat.

Top Down Project

Penulis memang belum melihat secara langsung apa yang terjadi dilapangan namun jika menyandarkan bahwa proyek ini dijalankan bukan atas dasar kehendak masyarakat maka dapat dipastikan proyek ini berjalan satu arah. Sudah banyak proyek-proyek dinegara tercinta ini dibuat satu arah atau sering disebut dengan model kebijakan top down. Dimana, oleh Sulistyaningsih melihat pengelolaan hutan dijawa menyebutkan kebijakan pengelolaan hutan yang top down seperti itu berkeyakinan bahwa tetesan atau hasil-hasil pembangunan kehutanan akan menetes kebawah (trickle down effect), tapi ternyata itu hanya menjadi jargon politik an sich. Karena efek ini tidak pernah terjadi, yang terjadi justru sebaliknya muncrat keatas akibat kooptasi Negara. Jadi masyarakat sekitar hutan hanya menjadi penonton saja atas segala kekayaan hutan yang ada didekatnya (Sulistyaningsih:2013;5).

Sedangkan di Kalimantan Tengah sendiri kebijakan peralihan fungsi kawasan menjadi penguasaan hutan untuk para perusahaan swasta sudah kian masif sejak tahun 70an. Pada tahun 1974 terdapat 45 perusahaan yang memperoleh konsesi pengusahaan hutan dengan total wilayah konsesi 4.580.000 hektar. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 112 perusahaan dengan total area konsesi 11.054.000 hektar atau setara 72,2% wilayah Kalimantan Tengah. Begitu luasnya areal hutan yang dikuasai oleh swasta sehingga tidak jarang perusahaan HPH dianggap menguasai hajat hidup orang banyak.[4]

Kebijakan penguasaan hutan oleh perusahaan swasta akibat adanya kebijakan nasional masa presiden Seoharto. Dimana dimasa Presiden Seoharto telah memutuskan memberikan alokasi 65 juta hektar (dari hutan produksi terbatas dan produksi tetap) untuk aktivitas konsesi pemotongan kayu glondongan (log) sejak tahun 1967 didalam sector kehutanan. Taman dan konservasi meliputi area 19 juta hektar, dengan bermakna bahwa kira-kira 10% dari seluruh tanah telah diputuskan untuk area konservasi dan hutan lindung.[5]

Sejak masa pemerintahan Seoharto inilah pembangunan ekonomi menjadi paradigma utama untuk mengatasi “krisis ekonomi” yang diwarisi rezim Seokarno. Dengan demikian, para perancang ekonomi mengambil langkah-langkah langsung untuk memperkuat ekonomi Indonesia yang lemah melalui program Pelita I tahun 1969 sampai Pelita IV tahun 1997 dibanyak sector pembangunan. Sector kehutanan mulai mengembangkan bingkai hukum yang diperlukan pengusaha swasta untuk memperoleh konsesi HPH dengan memotong kayu glodongan (log) dan mengekspornya. Sumatera dan Kalimantan adalah sasaran pertama eksploitasi hutan, karena mempunyai stok kayu komersil terbesar, dan paling dekat pusat pasar asia, seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang.[6]

Kebijakan-kebijakan penguasaan hutan secara model Top down tentunya ini berimbas kepada akses masyarakat dimana sedari dulu berdasarkan tradisi turun menurun menuai kesejahteraan dari hasil hutan, namun sejak adanya program-program pemerintah tersebut masyarakatpun menjadi terpingirkan dari hutan. Hal inipun seperti dialami oleh masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. Masyrakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai kehilangan hak mereka sejak adanya kebijakan pemerintah membuat kawasan Taman Nasional Bukit Baka dan Raya. Hak-hak masyarakat adat Ketemenggungan Siyai yang terampas adalah seperti yang dipaparkan oleh Agustinus Agus “ Dengan  dalih  Taman  Nasional,  masyarakat Ketemenggungan  Siyai  tidak  boleh  lagi  membuat  ladang, berkebun,  berburu,  mencari  ikan  untuk  melangsungkankehidupannya.  Mereka  dilarang  masuk  hutan,  apalagi mengambil manfaat dari hutan. Merekapun sudah tidak bisa melaksanakan  kegiatan  ritual  adat  di  tempat-tempat  yang mereka  anggap  keramat.  Ketika  semua  itu  dilanggar  oleh masyarakat, maka penjara adalah tempat bagi mereka.”[7]

Walaupun dua pandangan diatas berbeda dalam tataran mekanisme kerja namun seyogyanya ini bisa menjadi pola yang tidak terpisahkan bahwa proyek yang sedang dijalan oleh KFCP juga kemungkinan besar akan memberi pengaruh terhadap hilangnya hak-hak masyarakat yang sudah terbiasa bergantung kehidupanya dengan hutan.

Apa yang menjadi tujuan dari KFCP juga cukup jelas dimana masyarakat akan dialihkan mata pecahrianya dari yang bergantung dengan hutan dialihkan keluar hutan. Padahal khsusnya bagi masyarakat adat hutan tidak saya tempat untuk mendulang dan menopang perekonomian namun mereka mempunyai ikatan sosial religious yang tidak dipisahkan. Menurut Boedy Haryo, Masyarakat Dayak sebagaimana masyarakat adat lainya, pada hakikatnya memiliki persepsi holistic terhadap hutan. Bagi mereka hutan tak semata-semata bermakna ekonomis, melainkan juga sosio budaya-religius. Juga bukan hanya semata-semata berisi aneka ragam tetumbuhan dan hewan, melainkan juga mereka sendiri merupakan bagian dari hutanyang tidak terpisahkan. Oleh karena itu menurut mereka, hutan dalam wilayah kedaulatan mereka, mempunyai hak kepemilikan yang jelas dan terpastikan secara hukum setempat (Boedy Haryo:1998:69).

Adapun menurut pengamatan Marko Mahin[8], hubungan sosial masyarakat hukum adat khususnya Dayak Ngaju dan hutan dengan mengikuti pola – pola sebagai berikut :
1.      Menetapkan zonasi – zonasi, tempat – tempat atau kawasan – kawasan tertentu untuk boleh dan tidaknya berburu, meramu dan membuka ladang. Dengan demikian mereka telah mempunyai “tata ruang“ sendiri yang diatur sedemikian rupa untuk kepentingan dan eksistensi hidup mereka sendiri.
2.      Menetapkan hukum pantang – tabu (pali – pali) agar tidak ada pelangaran terhadap  “zonasi“ atau “tata tuang“ yang telah ditetapkan.
3.      Menetapkan denda atas mereka yang melangar hukum pantang – tabu (pali –pali).
4. Menyediakan perangkat adat yang menjadi aparat untuk mengawal dan menegakkan “ hukum “ yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan hendak menguji sejumlah pandangan diatas mengenai program-program pemerintah yang dijalankan secara Top Down, bukan saja untuk mengetahui bagaimana kondisinya, tetapi juga ingin mengetahui beberapa factor yang menyebabkan terjadinya suatu model susunan penguasaan dan perubahan penguasaan tanah di dalam komunitas sebelum dan sesudah adanya program KFCP.

Hilangnya Akses atas Penguasaan Tanah Di Level Desa

Sudah sering dikemukakan umum bahwa kebijakan pembangunan orde baru lebih menitik beratkan pembangunan yang berorientasikan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pertanahanpun ditujukan untuk mendukung upaya tersebut. Sejak Orde Baru, kebijakan pertanahan lebih dititikberatkan kepada upaya mendukung pertumbuhan ekonomi cepat(Mac Andrew, 1986), yang kepentingan dan kebutuhan pembangunan sektoral (pertanian dan idustri). Dalah hal ini telah terjadi pergeseran fokus kebijakan yang semula lebih ditujukan memfasilitasi pemilik modal dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Terutama pada tahun 1980-an, fokus persoalan pertanahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pemerintah Orde Baru memandang bahwa peningkatan Pertumbuhan ekonomi jauh lebih penting dibandingkan dengan pelaksanaan landrefrom. Landrefrom yang dipandang sebagai instrumen utama dalam mencapai keadilan sosial tidak mendapatkan penting pada masa Orde Baru.[9]

Padahal dimasa Soekarno land refrom sebagai jawaban atas situasi Indonesia merdeka, land refrom mengantikan aturan lama yang dibawa oleh bangsa kolonial yaitu Agrarische Wet 1870. Soekarno mengantinya dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960. Menurut, Singgih Praptodihardjo (salah satu perumus UUPA 1960) berpendapat bahwa sifat dari system hukum agraria dijaman colonial adalah untuk melayani modal asing dengan segala cara. Mengutip pendapat Eric Jacoby yang ditulisnya di Agrarian Unrest In Southeast asia, Praptodihardjo berpendapat :
                “(p)erkembangan modal asing, sekali lagi: perkembangan modal asing, yang menjadi pokok tujuanya. Perlindungan kepentingan rakyat tidak lepas dari maksud untuk kepentingan mereka juga. Didalam prakteknya perlindungan itu tidak membawa manfaat, bahkan merugikan karena usaha memperkuat pereokonomian rakyat yang menjadi tugas tiap-tiap pemerintah nasional, tidak dijalankan semestinya oleh pemerintah colonial”.(1953:54).[10]

Sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria yang dihasilkan pada masa Soekarno, menurut Selo Soemardjan, Undang-Undang Pokok Agraria mencakup prinsip dasar berikut ini : (1) Tanah pertanian adalah untuk petani pengarap; (2) Hak utama atas tanah, misalnya hak pribadi adalah khusus untuk warga Indonesia, tetapi warga Negara asing dapat memperoleh hak tambahan untuk menyewa atau memakai tanah dalam jangka waktu dan luas tertentu yang diatur oleh undang-undang;(3) pemilikan guntai (absentee) tidak dibenarkan, kecuali bagi mereka yang bertugas aktif dalam dinas negara dan dalam hal pengecualian lain; (4).Petani-petani yang ekonominya lemah harus dilindungi terhadap mereka yang kedudukanya lebih kuat. (Selo Soemardjan: 2008).

Lalu bagaimana dengan kondisi hari ini jika melihat catatan dari Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) tahun 2013, mencatat sepanjang tiga tahun terakhir tercatat 91.968 orang dari 315 komunitas adat masyarakat di Indonesia menjadi korban dalam konflik sumberdaya alam dan pertanahan.[11]

Berdasarkan pengamatan dari laporan tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2011, setidaknya apa beberapa factor penyebab hilangnya akses masyarakat terhadap penguasaan tanah atau sering disebut juga dengan perampasan tanah masyarakat, yaitu:
  • Pengesahan Undang-undang pengadaan tanah untuk pembangunanDimana pengesahan Undang-Undang pengadaan tanah untuk pembangunan ini adalah sarana yang diciptakan untuk mengambil alih tanah-tanah rakyat secara legal, yang akan semakin mempertinggi monopoli penguasaan tanah oleh koorporasi swasta dan BUMN.
  • Ekspansi Korporasi dan Perampasan tanah. Sedikitnya  ada  lima  undang-undang  yang  secara  sistematis  telah  memberikan kewenangan  yang  luas,  bahkan  terlampau  luas,  kepada  pemerintah  atas  sumbersumber  agraria,  namun  kewenangan  yang  ada  tidak  dibarengi  dengan  semangat Undang-undang  Dasar  1945  dan  Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  1960,  yaitu: Undang-undang  No.  41/1999  tentang  Kehutanan,  Undang-undang  No.  18/2003 tentang  Perkebunan,  Undang-undang  No.  7/2004 Sumber Daya  Air,  Undang-undangNo. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  dan  Undangundang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara.[12]

Jika dibaca ulang dalam pembahasan ini tentunya dapar ditakar bahwa penyebab dari hilangnya akses atas penguasaan tanah masyarakat secara umum terkusus di level Desa tidak lepas dari adanya sebuah sistem perampasan tanah yang telah dibagun oleh pemerintah. Alasan pemerintah tetep sama dalam mengatur penguasaan tanah yaitu dengan jargon pemerataan kesejahteraan namun apa yang menjadi jargon tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapanngan.


Perubahan Sosial, Budaya Dan Ekonomi di Level Desa

Menurut Soerjono Seokanto setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada puka perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan cepat. Perubahan bisa berkaitan dnegan : nilai-nilai sosial, pola-pola prilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat dan kekuasaan dan wewenang dan lain-lain. Perubahan sosial segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola prilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soerjono Soekanto:2012).

Salah satu pengaruh dari Revolusi Hijau pada sistem sawah, secara tidak langsung, telah menyebabkan komersialisasi pertanian lahan kering didaerah-daerah pegunungan (c.f.Henfer,1990). Wujudnyatanya adalah adanya desakan ekonomi pasar diberbagai tempat yang semakin menguat sehingga sistem pertanian agroperhutanan tradisional (tradisional agrofirestry) yang ramah lingkungan , seperti talun-kebun, ditebangi, dibuka, dan diubah penggarapanya menjadi kebun sayuran komersil. Akibatnya, sistem pertanian agroperhutanan tradisonal yang semula biasa ditanami aneka jenis tanaman kayu bahan bagunan, kayu bakar dan buah-buahan, serta jenis tanaman semusim, seperti tanaman pangan, sayur, bumbu masak, dan obat-obatan tradisional, kini berubah menjadi sistem pertanian monokultur komersil.[13]

Dari  berbagai  referensi  dan literatur  yang  mengupas  tentang kaum  tani,  diperoleh  keterangan bahwa  petani  di  negara  kita  dapat digolongkan  ke  dalam  empat pengertian, yakni petani besar, petani kecil,  petani  gurem  dan  petani buruh/buruh  tani.  Petani  besar umumnya  menggambarkan  tentang sosok petani yang umumnya memliki lahan  sawah  di  atas  satu  hektar. Petani kecil menggambarkan jati diri petani  yang  memiliki  lahan  antara 0,5 – satu  hektar.  Petani  gurem memiliki  lahan  antara  0,1 - 0,5 hektar,  dan  petani  buruh  adalah mereka  yang  sama  sekali  tidak memiliki lahan sawah (Sastraatmadja 2010). Sedangkan menurut Darsono ada lima (5) kelas sosial di Desa yaitu (1)Tuan Tanah, (2) Tani Kaya, (3) Tani Sedang (4) Tani Miskin, dan (5) Buruh Tani. Dengan penjelasan sebagai berikut :
1.       Tuan tanah adalah pemilik usaha atau penguasa dimana mereka tidak terlibat atau dari proses produksi. Hidup pokonya dari hasil kerjanya petani pengarap tanahnya atau petani penyewa tanahnya, dan penghasilanya sangat melebihi keperluan hidupnya; mereka adalah orang kaya di Desa dan dengan kekayaanya itu mereka dapat menguasai pemerintahan Desa.
2.       Tani kaya adalah pemilik atau penguasa tanah sebagai sumber hidup dan mereka terlibat (ikut serta) dalam produski dan mempunyai tenaga buruh (buruh tani). Hidup pokoknya dari hasil kerja atas buruh tani disamping tenaganya sendiri. Penghasilannya lebih dari keperluan hidup sekeluarga. Mereka adalah orang kaya di Desa dan dengan kekayaanya itu mereka dapat menguasai pemerintahan Desa.
3.       Tani sedang terdiri dari 3 lapisan, yaitu tani sedang lapisan atas, tani sedang lapisan tengah dan tani sedang lapisan bawah. Tani sedang mempunyai ciri umum pokok, yaitu : sebagai pemilik atau penguasa tanah sebagai sumber hidupnya dan mereka langsung terlibat dalam proses produksi. Perbedaan diantara mereka tani sedang lapisan atas, tengah dan bawah, ialah :
a.       Tani sedang lapisan atas adalah pemilik atau penguasa tanah sebagai sumber hidupnya dan mereka langsung terlibat dalam proses produski. Hidup pokoknya dari kerja tanahnya sendiri di samping kadang-kadang dari tenaga (buruh tani), penghasilanya mempunyai kelebihan dari keperluan hidup keluarganya.
b.      Tani sedang lapisan tengah adalah pemilik atau penguasa tanah sebagai sumber hidupnya dan mereka langsung terlibat dalam proses produksi. Hidup pokonya dari kerja tanahnya sendiri. Pengahsilanya cukup untuk keperluan hidup sekeluarganya.
c.       Tani sedang lapisan bawah adalah pemilik atau penguasa tanah sebagai sumber hidupnya dan mereka langsung terlibat dalam proses produski. Hidup pokoknya dari kerja tanahnya sendiri disamping kadang-kadang kerja di atas tanah orang lain sebagai buruh tani untuk bisa menutupi kekurangan keperluan hidupnya sekeluarga. Penghasilanya atau hasil tanahnya cukup kadang-kadang kurang dari keperluan hidup sekeluarganya.
4.       Tani miskin adalah pemilik atau penguasa tanah kecil sebagai sumber hidupnya dan mereka langsung terlibat dalam produski. Hidup pokoknya dari kerja tanahnya sendiri disamping kerja diatas tanah orang lain sebagai buruh tani. Penghasilanya atau hasil tanahnya tidak cukup untuk keperluan hidup keluarganya.
5.       Buruh tani adalah tani yang tidak bertanah, tak memiliki atau tidak menguasai tanah sebagai sumber hidupnya, dan mereka langsung terlibat dalam proses produksi. Hidup pokonya dari kerja di atas tanah orang lain sebagai buruh tani. Penghasilannya atau hasil upahnya tidak cukup untuk keperluan hidup sekeluarganya. (Darsono, Karl Marx : Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi, 2012).

Sedangkan Menurut Husken Dasar-dasar Difrensiasi Sosial terbagi atas :
Husken mengambarkan dan mencoba menguraikan difrensiasi sosial dilevel Desa dimana lokasi penelitiannya di Desa Gondosari, dimana lebih menitik beratkan kepada ketidaksamaan kesempatan antar penduduk dalam mendapatkan sumber penghidupan terpenting dalam perekonomian Desa. Selanjutnya Husken melihat tentang hubungan pemilikan tanah, hubungan kerja, cara dan usaha berbagai golongan penduduk memenuhi keperluan hidup, dan mekanisme penarikan surplus yang terutama jatuh ketangan para petani kaya. Dalam urainya Husken menjelaskan tentang dasar-dasar difrensiasi sosial dilevel Desa, yaitu :
1.       Struktur Pemilikan Tanah
Melihat bahwa pertanian menduduki tempat sentral dalam perekonomian Desa, maka besar kecilnya akses penduduk terhadap tanah pertanian merupakan ukuran terpenting dalam menentukan stratifikasi sosialnya. Bentuk yang paling jelas menurutnya adalah bagi mereka/penduduk Desa yang mempunyai uang cukup bisa mendapatkan tanah dengan menyewa, meskipun untuk sementara (Adol tahunan).[14] Sedangkan yang lain, yang tidak memiliki ataupun hanya mempunyai sebidang kecil tanah juga bisa mendapatkanya dengan mencoba mengerjakan tanah orang lain sebagai pengarap bagi hasil. Penduduk lain haruslah mencari pekerjaan di persawahan atau tegalan sebagai buruh tani yang menerima upah.
2.       Sewa tanah, bagi hasil dan kerja upah
Dalam peneltian Husken bila saya dapat simpulkan bahwa yang mempunyai tanah banyak dibandingkan dengan yang lain tidak lepas dari kekuasaan politik dimasa lalu, dimana kebanyakan pemilik tanah dengan katagori petani kaya adalah berasal dari keturunan kepala-kepala Desa pada abad 19.
a.       Sewa-menyewa tanah
Sewa-menyewa tanah disini dilakukan oleh kelompok elite setempat terdiri dari pemerintahan Desa dan beberapa petani kaya. Dimana kebiasaanya anak atau menantu para elite ini yang mempunyai pendidikan tinggi dibandingkan yang lain dan telah mendapatkan pekerjaan tetap sebagai karyawan. Bagi mereka usaha menyewa tanah adalah usaha yang sangat menguntungkan, mereka menyewa tanah dari petani yang terdesak karena kesulitan keuangan sehingga terpaksa menyewakan tanah dengan harga yang sangat murah. Sipenyewa tidak mengerjakan sendiri tanah itu, tetapi menyuruh pemilik tanah mengerjakanya berdasarkan bagi-hasil. Si pemilik mengerjakan sendiri tanahnya dan dia dapat sepertiga dari  hasil.
b.      Bagi hasil
Menyerahkan lahan bukanlah satu-satunya cara dimana akhirnya petani mengerjakan lahan orang lain. Cara yang biasa adalah pemilik tanah mengolah tanah mereka melalui bagi-hasil. Jarang terjadi petani kaya, apalagi tuan tanah, mengerjakan sendiri tanah-tanahnya yang luas itu. Juga mereka jarang terjadi mereka memakai tenaga kerja upahan. Bentuk yang sering dipakai dalam bagi-hasil ialah morotelu: hasil panenya dibagi dalam perbandingan 1:2, sepertiga bagian untuk sipengarap dan dua pertiga untuk sipemilik tanah. Sipengarap memikul semua biaya pengolahan. Dua pertiga biaya untuk bibit, pupuk, air irigasi, dan upah panen dipikul oleh pemilik tanah di samping pajak tanah (Ipe-da) yang jumlahnya relative rendah.
c.       Buruh upahan
Mereka yang tidak mempunyai kontrak bagi-hasil (separo dari mereka yang sama sekali tidak mempunyai tanah sendiri), dan para petani gurem maupun pengarap bagi-hasil yang produksi tanahnya tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan hidupnya, terpaksa menjual tenaga berdasarkan upah kerja harian.
3.       Pekerjaan dan Pendapatan di Luar Pertanian
4.       Anggaran Rumah Tangga : Susunan dan Tingkat Hidup
5.       Pemerasaan dan Penyedotan Surplus
Melihat pembahasan ini lalu merelevansi dengan program KFCP adalah dengan cara memeriksa apakah dengan kehadiran program tersebut megubah prilaku sosial segelintir masyarakat yang akhirnya menjadi elite Desa. Dimana setelah jadi elite mereka akan berprilaku mengendalikan masyarakat lainya dengan kekuasaanya baik dibidang ekonomi dan politik. Lebih jauh lagi ingin memeriksa apakah setelah adanya program tersebut terjadi perubahan struktur penguasaan tanah di level Desa. Perubahan tersebut bisa berupa hilangnya akses terhadap tanah terhadap seseorang atau menambah luasan tanah bagi seseorang. Sedangkan dalam sisi budaya apakah program yang dibawa ini mengubah pola-pola hidup masyarakat khususnya dalam mengolah tanah dan hutan.

Pertanyaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana dampak program KFCP terhadap struktur penguasaan tanah dalam komunitas yang ada dilevel Desa ? Pertanyaan ini lebih lanjut hendak menjawab apakah ada yang tereklusi karena adanya program tersebut, siapa yang tereklusi, bagaimana prosesnya, mengapa tereklusi serta bagaimana dampak yang mereka alami?

 

 

 

 

 Bibliography


Sastraatmadja,  Entang.  2010.  Masyarakat  Geografi  Indonesia.Bandung Suara  Petani. 
Forest People Program-Pusaka-Yayasan Petak Danum. (Oktober 2011). Seri briefing hak-hak, hutan dan iklim (Kalimantan Tengah : REDD + dan Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (KFCP)

Hakim, Hiskia dkk.Pengelolaan Penabatan Tatas Bebasis Komunitas : Sebuah Pemberlajaran untuk merehabilitasi system hidrologi hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah, Kalimantan Forest Carbon Parnetnersip (KFCP).

Baik Siregar, Budi.(2004).Kedermawanan Alam Kalimantan. Jakarta Selatan : PIRAMEDIA

Hidayat, Herman.(2011).Politik Lingkungan (Pengelolaan Hutan masa Orde Baru dan Reformasi).Jakarta:Yayasan Pustaka Obor.

Agustinus, Agus. (2010). Setelah Kami di Larang Masuk Hutan. Jakarta : HuMa.
Mahin, Marko. (22 Oktober 2009). Makalah Untuk Seminar Dan Lokakarya “ Pengelolaan Hutan Adat Dan Rencana ProsesPenetapan Status Hutan Adat Kalawa Sebagai Bentuk Impelementasi Pengelolaan Hutan BerbasisMasyarakat”Diselengarakan Oleh Yayasan Petak Danumpulang pisau.

Lucas, Anton dll. (1997). Tanah dan Pembangunan (risalah dari Konfrensi INFID ke-10), Internasional  NGO Forum on Indonesia Devlopment. Jakarta.

Prawironegoro, Darsono.(2012).Karl Marx : Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi. Jakarta : Nusantara Consulting.
Widjono, Roedy Haryo.(1998).Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok.Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia berkerjasama dengan lembaga Bina Benua Puti Jaji-LPPS-KWI.
Muhajir, Mumu.2010.Bersiap Tanpa Rencana: Tinjauan Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah. Kertas Kerja Efistema No.06/2010.Jakarta : Efistema Institute.

Husken, Frans.(1998).Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman (Sejarah Difrensiasi Sosial di Jawa 1830-1980).Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

Soekanto, Soerjono.(Cetakan ke-44, Januari 2012).Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Rachman, Noer Fauzi.(2012).Land Reform dari Masa Ke Masa, Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Iskandar Johan.(cetakan pertama 2001).Manusia Budaya dan Lingkungan (Kajian Ekologi Manusia).Bandung: Humaniora Utama Press, , hlm 2.
Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2011, Tahun Perampasan Tanah dan Kekerasan Terhadap Rakyat.





[1] Lih., Seri briefing hak-hak, hutan dan iklim (Kalimantan Tengah : REDD + dan Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (KFCP), Forest People Program-Pusaka-Yayasan Petak Danum, Oktober 2011.
[2] Lih., Hiskia Hakim dkk, Pengelolaan Penabatan Tatas Bebasis Komunitas : Sebuah Pemberlajaran untuk merehabilitasi system hidrologi hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah, Kalimantan Forest Carbon Parnetnersip (KFCP).
[3] Setidaknya ada dua proyek besar yang sudah dijalankan dimana tempatnya tidak jauh berbeda dengan Proyek yang sedang dijalankan KFCP. Proyek-proyek tersebut adalah : 1.Wetland Internasioal dengan isu Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah atau Rencana Induk PLG. 2. Yayasan Bos Mawas dengan Isu merintroduksir orang hutan sekaligus melindungi habitatnya. Bos Mawas merupakan salah satu konsursium dari KFCP. Terkait dengan lahan PLG, BOS Mawas bekerja di Blok E PLG seluas kurang lebih 300.000 Hektar. Lebih lengkapnya bisa lihat Muhajir, Mumu.2010.Bersiap Tanpa Rencana: Tinjauan Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah. Kertas Kerja Efistema No.06/2010.Jakarta : Efistema Institute.
[4] Lihat, Baik Siregar. Budi, Kedermawanan Alam Kalimantan, PIRAMEDIA, 2004
[5] Lihat, Hidayat.Herman, Politik Lingkungan (Pengelolaan Hutan masa Orde Baru dan Reformasi), Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2011.Hlm 38.
[6]Ibid.
[7] Lihat,.Agustinus Agus, Setelah Kami di Larang Masuk Hutan,  HuMa, 2010.Hlm 58.
[8]Marko Mahin, Makalah Untuk Seminar Dan Lokakarya “ Pengelolaan Hutan Adat Dan Rencana ProsesPenetapan Status Hutan Adat Kalawa Sebagai Bentuk Impelementasi Pengelolaan Hutan BerbasisMasyarakat”Diselengarakan Oleh Yayasan Petak Danum, 22 oktober 2009, pulang pisau. Hlm 4.
[9] Lihat, Lucas.Anton dll, Tanah dan Pembangunan (risalah dari Konfrensi INFID ke-10), Internasional  NGO Forum on Indonesia Devlopment, Jakarta, 1997.Hlm 97.
[10] Rachman, Noer Fauzi, Land Reform dari Masa Ke Masa, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2012.Hlm 8.
[12] Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2011, Tahun Perampasan Tanah dan Kekerasan Terhadap Rakyat.
[13] Iskandar Johan, Manusia Budaya dan Lingkungan (Kajian Ekologi Manusia).Bandung,Humaniora Utama Press, cetakan pertama 2001, hlm 2.
[14] Adol tahunan : dijual untuk setahun

Selasa, 10 Februari 2015

Feodalisme

Kudengar banyak mulut berkata-kata mengenai ini
Dari system yang kolot sampai bahasa monopoli
Namun benarkah itu semua ?
Feodalisme telah mati sejak Republik ini berdiri.

Perdebatan demi perdebatan telah lari dari nurani....
Colonial memang telah pergi, bahkan kita menyebut diri  telah merdeka.
Merdeka untuk siapa?
Merdekakah, sijelata hari ini, hanya ditengah massa kita akan  tau


Bangsa ini sangat kaya
Emas hitam dan emas putih semua ada.
Namun untuk siapa ?
Sejahterakah rakyatnya, hanya ditengah massa kita akan tau

Feodalisme bahasa untuk monopoli tanah
Tanah yang dimiliki oleh tuan tanah
Yang lain hanya untuk buruh tani dengan upah murah
Dan yang lain hanya untuk penyewa tanah, hanya ditengah massa kita akan tau

Colonial memang sudah pergi
Namun system feudal masih dengan gagah berdiri
Land reform palsu dibawah komando Revolusi hijau ala rezim boneka
Tanah bukan milik massa pengarap namun milik tuan tanah tipe baru

Raja-raja kecil dengan pongah berdiri diera otonomi
Raja-raja kecil bersebadan dengan situan kapitalis monopoli
Tetap menindas dan tetap menghisap, rakus akan luas  tanah, rakus akan buruh murah
Derita rakyat hanya dibahas dalam seri-seri diskusi
Pemimpin-pemimpin Kabir selalu jumawa dengan bahasa “prihatin”
Para akedemisi sibuk dengan tulisan dan literature sejarah
Dan sialnya derita rakyat tetap milik rakyat.

Feodalisme harus dibakar dengan semangat pembagian rata
Budaya suara Raja adalah suara Tuhan itu mitos belaka
Luluhkan feodalisme dengan peran Revolusi budaya
Bersama massa sebagai pencipta pembebasan sejati
Menuju tiada tuan tiada hamba

                                                                                                Palangka Raya @AN.26 Februari 2014

Kamis, 22 Januari 2015

Centhini.....

Seperti kebiasaan pada umumnya, kekagamuman pada seorang hawa atas dasar insting adam dibawah arus lawan jenis. Keadaan mempersempit ruang, sehingga mata harus menatap menguatkan hati atas insting titipan Ilahi. Namun waktu tidak memilih cepat, waktu memformulasikan pada kata lama untuk berjalan dan menjalani. Kekaguman ini pernah tersibak pada rumput ilalang dan hilang diterpa semilirnya angin. 

Pahatan atma dihantarkan lewat mesin-mesin, saat centhini menciptakan nasibnya ditangan sendiri. Bait-bait nan tak bermakna mengalir bagai rintik hujan yang kadang tidak pernah direstui oleh kemarahan simbolik. Hari selanjutnya hanya menjadi diam dan membatu lalu menjadi sekumpulan ingatan.

Namun cerita hanya sebuah cerita dan kembali kepada rimba yang tak bertuan.

Bila tidak pernah memiliki, maka tidak pernah kehilangan.........maka milikilah dirimu sendiri.

Jumat, 07 Maret 2014

Belajar Cara Memimpin Organisasi Massa Berkarakter Massa

Belajar Cara Memimpin Organisasi Massa Berkarakter Massa
(Tulisan dari Blog Seorang Kawan)

Metode Memimpin Organisasi Massa

Pengantar
Dari keseluruhan aspek organisasi, ketepatan dalam menjalankan kepemimpinan pada organisasi massa, akan membawa dampak yang menentukan bagi arah perkembangan dan hari depan sebuah organisasi massa. Meski, aspek ini merupakan aspek yang penting, akan tetapi dalam praktiknya, banyak dari kalangan pimpinan organisasi massa seringkali justru bersikap abai dan kurang mau belajar atas kelemahan serta kesalahannya, apalagi menjalankan kritik oto kritik guna perbaikan-perbaikan pada aspek kepemimpinan lebih lanjut dari organisasi yang bersangkutan. Ini sungguh petaka yang paling sempurna bagi organisasi massa yang ada. Tentu saja, sikap abai dan tidak mau peduli tentang bagaimana menjalankan kepemimpinan yang tepat dan benar dari kalangan pimpinan ini, bukanlah sesuatu yang timbul secara kebetulan, namun karena memiliki akarnya yang mendalam yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita, yaitu masyarakat yang ber-klas. Oleh karenanya, berbagai kelemahan yang melekat pada aspek kepemimpinan organisasi sesungguhnya merupakan cerminan dari masyarakat yang ber-klas, masyarakat yang masih dicirikan adanya relasi penindasan dan penghisapan pada keseluruhan lapangan kehidupan. Inilah, hal pertama dan utama yang harus disadari dan dinsyafi oleh seluruh pimpinan organisasi massa. Tanpa terlebih dahulu menyadari, memahami dan mengerti hubungan antara keduanya, yaitu hubungan antara organisasi massa dan masyarakat yang ber-klas, berarti pimpinan organisasi massa telah berlaku layaknya seorang pimpinan “sekte sesat” yang mengajak murid-muridnya melakukan bunuh diri secara bersama-sama demi tujuan yang abstrak, tahyul dan mistik. Dengan demikian, masih adanya klas-klas dalam masyarakat kita, dimana ada klas bermilik (borjuasi) dan klas tidak bermilik (buruh) merupakan sumber pemasok bahan-bahan terpenting bagi suburnya penyakit yang menjangkiti pimpinan dan organisasi massa.

Dikarenakan, masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat setengah jajahan dan setengah feudal, dimana klas bermilik perseorangan, terutama klas bermilik kecil perseorangan (borjuasi kecil) merupakan golongan terbesar, termasuk didalamnya adalah kaum tani dengan ciri cara produksi individual, maka organisasi massa tani akan dihadapkan pada tantangan dan problem-problem kepemimpinan yang didominasi oleh karakter dari klas ini.

Secara khusus, akibat karakter masyarakat yang demikian, alam berfikir dan cara bekerja yang sepotong-potong akan merupakan segi yang dominan. Dalam menilai dan menyimpulkan persoalan tidak mendasarkan penilaian secara komprehensif dan menyeluruh. Oleh karenanya kecenderungan empirisisme ataupun dogmatisme akan merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam langgam kepemimpinan dari organisasi massa. Kepemimpinan yang semacam ini kurang menyadari bahwa hanya dengan menyandarkan pada pengalamannya sendiri tanpa menjadikan pengalaman kepemimpinan yang positif dari orang lain sebagai sumber inspirasi/pengetahuan maka kepemimpinannya itu mengandung kelemahan. Demikian pula sebaliknya, pimpinan yang  hanya mendasarkan pengetahuan orang lain tanpa memadukannya dengan pengalaman prateknya sendiri–sebagai sumber pengetahuan– juga akan mengandung kelemahan. Sehingga, menjadi keharusan bagi pimpinan untuk mengkombinasikan pengetahuan sendiri dan pengetahuan orang lain dalam menyelenggarakan kepemimpinan organisasi massa. Dengan kalimat lain ingin ditegaskan bahwa diperlukan kesatuan antara teori dan praktek. Dimana, kedua-duanya pada dasarnya bersumber pada praktek secara kongkrit.

Terlebih, dalam organisasi massa tani, dimana cara produksi individual merupakan cara produksi yang dominan dan luas. Cara produksi demikian akan mempengaruhi tumbuhnya kesadaran yang sulit menerima hal-hal baru, meski hal baru tersebut dapat dikatakan hal yang positif. Sehingga, pada prakteknya akan cenderung konservatif dan anti perubahan serta anti kemajuan. Namun sebaliknya akan tetap mempertahankan hal-hal lama, meskipun hal-hal lama tersebut berdampak negative dan merugikan organisasi. Inilah, sebagian tantangan yang patut untuk diperhatikan oleh seluruh pimpinan organisasi massa di tengah karakter masyarakat setengah jajahan dan setengah feudal. Selain itu, ketidak mauan dan adanya kesulitan dalam membagi pekerjaan juga merupakan akibat lain dari kesadasaran sempit yang timbul dalam karakter masyarakat demikian.

Masalah-Masalah Dalam Kepemimpinan Organisasi Massa
Tidak berkembangnya organisasi massa serta tidak terlaksananya pekerjaan-pekerjaan organisasi, pertama-tama justru dikarenakan adanya hambatan dari pimpinan organisasi. Masalah-masalah yang menghambat justru berasal dari kalangan pimpinan organisasi. Sementara, massa dan anggota pada kenyataannya, sebenarnya tidak memiliki hambatan dan masalah dengan pekerjaan organisasi.

Oleh karenanya, jika terjadi kemacetan dan kemandegan pada sebagian atau seluruh pekerjaan organisasi massa, yang pertama-tama harus diperiksa adalah pada level pimpinan.

Macetnya pekerjaan organisasi tersebut sangat mungkin terjadi, hal ini dikarenakan sebagian besar pimpinan masih berfikir dan bertindak spontaniteit. Tanpa penilaian dan perencanaan yang matang. Namun bertindak “sekedarnya” dalam menjalankan seluruh pekerjaan organisasi. Dengan demikian, perspektif atas pekerjaan yang dilakukan tidak memiliki arah dan tujuan yang berguna bagi kemajuan organisasi.
Fikiran dan tindakan spontaniteit yang demikian pasti akan merusak dan merugikan organisasi dan perjuangannya. Karena sesungguhnya fikiran dan tindakan tersebut merupakan cerminan kesadaran dari massa yang paling terbelakang.
Beberapa masalah lainnya yang timbul dalam kepemimpinan organisasi massa diantaranya adalah sebagai berikut :
  • Pandangan dan tindakan individualisme masih merupakan cara yang dominan dalam menilai masalah dan menentukan sikap serta tindakan politik dan organisasi. Selain itu, inisitaif dan prakarsa masih bersandar pada perseorangan dalam organisasi massa.
  • Sudah merasa cukup jika soal-soal politik dan organisasi telah memiliki garis umum dan merasa cukup dengan hanya mengeluarkan resolusi dan seruan-seruan politik dan organisasi. Tidak menyadari bahwa garis umum (politik dan organisasi) dan resolusi hanyalah merupakan tingkat permulaan dari tujuan dan target dari organisasi. Tanpa adanya usaha untuk memperjuangkan garis umum, maka kesuksesan organisasi tidak mungkin akan dapat diraih. Sehingga, yang esensial dari garis umum yang telah ditetapkan tersebut adalah bagaimana menjalankannya dan memperjuangkannya. Wujud kongkrit dari perjuangan atas garis umum adalah dengan mengorganisasikan pekerjaan dan secara terus-menerus memeriksa pekerjaan agar tetap sesuai dengan garis umum.
  • Masih berkembangnya fikiran formalis dan birokratis yang dipadukan dengan kesenangan akan rutinitas dalam memimpin organisasi massa. Akibatnya, berbagai pekerjaan politik dan organisasi terhambat dan mengalami penundaan. Tidak menyadari bahwa kesuksesan tujuan politik dan organisasi hanya bisa diraih karena adanya bantuan langsung dan dukungan dari massa dan anggota. Pimpinan dan kepemimpinan organisasi yang demikian akan berlaku congkak/sombong, tidak menghargai massa dan anggota, serta menjauhkan diri dari massa dan anggota. Merasa bahwa tanpa bantuan dan dukungan massa dan anggota akan dapat menjalankan pekerjaan sendiri. Pimpinan yang semacam ini juga akan cenderung takut akan kritik oto kritik, kurang memiliki tanggungjawab kerja, cenderung akan bersikap “komandoisme” dan lebih senang dibelakang meja dan berlama-lama dalam rapat. Selain itu, juga akan menyuburkan langgam kerja dan langgam organisasi jautuh dalam system struktur-fungsional . Yang belakangan ini adalah langgam kerja dan langgam organisasi borjuasi. Dimana akan memisahkan secara mutlak fungsi-fungsi dalam organisasi dan tidak menempatkannya sebagai satu-kesatuan yang utuh dan integral.
  • Masih berkembangnya pikiran untuk memisahkan antara kepemimpinan politik dan kepemimpinan organisasional. Banyak dari kalangan pimpinan organisasi massa hanya mau memenuhi dan meningkatkan kemampuan-kemampuan atau kapasitas teknis organisasi dan mengabaikan kemampuan kepemimpinan politik dan sebaliknya juga ada sementara  pimpinan yang hanya mau memenuhi aspek kepemimpinan politik dan mengabaikan aspek kepemimpinan organisasi. Hanya menitik beratkan pada salah satu aspek, jelas sebuah kekeliruan. Oleh karenanya, memadukan antara keduanya menjadi penting. Dan jauh lebih penting adalah meningkatkan kepemimpinan organisasi menjadi kepemimpinan politik. Dengan demikian, pemahaman secara jelas atas soal-soal politik merupakan syarat sekaligus hal yang harus dikuasai secara baik agar tujuan dan garis umum organisasi dapat diraih.
  • Di dalam pengalaman banyak organisasi massa, ada juga sebagian pimpinan yang sekedar membahas dan membuat keputusan organisasi dan kemudian “menyimpannya secara rapat dalam almari kantor”. Sering pula dijumpai, mereka  seolah-olah bersikap  patuh dan disiplin pada keputusan-keputusan organisasi. Pada contoh yang lain, sering dijumpai mereka-mereka ini juga suka membuat laporan yang baik-baik dan seolah-olah tidak ada masalah ataupun kesulitan kepada organisasi di atasnya. Dan kalaupun ditemukan kesulitan dalam organisasinya seolah-olah mereka telah mampu mengatasinya. Namun dalam praktiknya mereka ini tidak bekerja dan tidak menjalankan keputusan organisasi. Bahkan, dalam kenyataannya, tidak ada perubahan-perubahan serta kemajuan yang dapat diraih oleh organisasinya. Maka, tipe pimpinan semacam ini sesungguhnya adalah  tipe pimpinan yang hanya menerima dalam kata-kata saja dan suka dengan bualan dan omong besar. Jelas tipe pimpinan semacam ini merupakan penghambat kemajuan organisasi dan pendukung yang paling nyata bagi berkembangnya liberalisme dalam tubuh organisasi, sekaligus anti disiplin.
  • Ada juga sementara pimpinan organisasi massa yang dapat dikatakan sangat loyal dan setia pada organisasi dan perjuangannya. Hanya saja mereka-mereka ini memiliki keterbatasan dalam mengorganisasikan pekerjaan. Mereka-mereka ini tidak mengerti dan tidak bisa menjalankan pekerjaan organisasi. Mulai dari menilai masalah, merumuskan jalan keluar, mengatur dan membagi perjaan hingga memilih dan menentukan personil yang tepat yang mampu menjalankan pekerjaan organisasi. Tentu saja, loyalitas dan pengabdian saja tidak cukup bagi organisasi massa. yang jauh lebih penting adalah bagaimana garis politik dan pekerjaan organisasi dapat diperjuangkan dan dilaksanakan.

Bagaimana Cara Memimpin Organisasi Massa

Mengingat pimpinan adalah perasan dan merupakan kualitas termaju dari massa. artinya, pimpinan itu berasal dari massa, maka tentu saja pada seluruh pekerjaan dan kehidupan organisasi, pimpinan juga merupakan cerminan dan sekaligus pedoman, panduan dan penuntun bagi massa. pimpinan harus bisa menjadi tauladan dalam keseluruhan kehidupan organisasi bagi massa.
Pimpinan tidak akan berguna dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa massa. Dapat dipastikan bahwa seluruh pekerjaan organisasi tidak akan bisa dijalankan tanpa massa, tanpa keterlibatan aktif dari anggota organisasi. Namun juga sebaliknya, massa dan anggota yang tanpa pimpinan sebagai penuntun,  maka seluruh pekerjaan organisasi akan berjalan tanpa arah, bahkan bisa berkembang  pada hal-hal yang merugikan massa dan hari depan perjuangan. Dua-duanya memiliki kedudukan dan peranan yang saling bertautan dan saling menopang. Oleh karenanya, hubungan diantara keduanya harus bertalian secara erat. Layaknya hubungan antara ide dan materi, atau hubungan antara teori dan praktek. Tidak dibenarkan untuk memisahkan, karena akan berakibat fatal bagi organisasi massa dan perjuanganya.

Dengan demikian, penting bagi pimpinan untuk secara tepat menjalankan prinsip-prinsip garis massa serta selalu mengembangkan dan mendorong kehidupan demokatis dalam organisasi. Tentu saja kehidupan demokratis ini harus tetap diletakkan dalam disiplin dan kepemimpinan organisasi.  Karena bila tidak, demokrasi yang dikembangkan bisa mengarah pada ultra demokrasi. Dan ini adalah demokrasinya kaum borjuasi. Yaitu, demokrasi yang liberal tanpa batas, yang menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya melampaui kepentingan organisasi. Sehingga, organisasi massa yang tepat harus menghindari kekeliruan ini.

Selain hal-hal tersebut di atas, agar tujuan organisasi massa dapat diraih dan tidak menyimpang dari garis politik dan garis organisasi yang telah ditetapkan, maka hal-hal tersebut di bawah ini patut diperhatikan dan harus secara sungguh-sungguh diusahakan pelaksanaannya oleh pimpinan organisasi massa, yaitu :
  • Massa dan anggota menentukan segalanya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pimpinan berasal dari massa dimana seluruh pekerjaan dan kesuksesan organisasi pada dasarnya karena adanya peranan dan kerja langsung dari massa.
  • Pentingnya memadukan antara seruan umum dengan hal-hal kongkrit dan praktis dari kepentingan massa.
  • Setelah ada ketetapan garis umum politik dan garis umum organisasi, selanjutnya menyusun pekerjaan dan mengorganisasikan pekerjaan. Termasuk didalamnya menyusun target, menentukan waktu, membagi pekerjaan serta memilih orang yang tepat
  • Selalu berhubungan secara erat dengan massa dalam berbagai pekerjaan organisasi dan kehidupan organisasi.
  • Belajar dari pengalaman sendiri dan memadukannya dengan pengalaman orang lain
  • Memadukan tanggungjawab kolektif dengan tanggungjawab perseorangan
  • Secara terus-menerus melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan putusan politik dan organisasi. Memberikan bimbingan kepada unsur maju dan anggota, meningkatkan taraf pengetahuannya, membantu memecahkan kesulitan hidup kader dan anggota.
  • Melakukan kritik dan oto kritik dan mendidik diri serta mendidik massa dan angota dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Hanya melalui belajar dari kesalahan, semua hal dapat dikembangkan dan dimajukan.
  • Memperhatikan unsur-unsur maju ditengah massa dan berusaha menariknya dalam pekerjaan organisasi untuk selanjutnya mempromosikan unsur-unsur maju tersebut dalam pekerjaan organisasi lainnya sebagai latihan langsung untuk mempertinggi kualitas unsur-unsur maju dan anggota.
  • Selalu mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dari massa dan anggota dalam seluruh pekerjaan organisasi.
  • Ulet dan tekun dalam belajar serta dalam mengatasi kesulitan-kesulitan kerja organisasi dan kesulitan-kesulitan hidup. Menghindarkan diri dari berbagai penyakit yang ditentang oleh massa kaum tani dan rakyat tertindas lainnya, seperti merendahkan kaum perempuan dan melakukan perbuatan-perbuatan asusila lainnya. Demikian pula harus secara teguh memegang garis politik dan garis organisasi sekaligus menghindarkan diri dari penyakit liberalisme organisasi  dan oportunisme politik. Tidak kalah penting adalah mempraktekkan cara hidup sederhana layaknya kehidupan umum kaum tani dan rakyat tertindas lainnya.
*****